Protes itu berlangsung di Sittwe, ibu kota negara bagian tersebut, di mana banyak warga Rohingya bermukim sebelum pecahnya kekerasan antar kelompok masyarakat pada tahun 2012 memaksa mereka meninggalkan rumah.
Aung Htay, seorang penyelenggara protes, mengatakan bahwa setiap warga negara akan diterima dengan baik di negara bagian tersebut. "Tapi jika orang-orang ini tidak memiliki hak untuk menjadi warga negara, rencana pemerintah untuk menetapkan zona bebas konflik tidak akan pernah diterapkan," katanya.
Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis, namun bersikeras mereka adalah migran Benggala dari Bangladesh yang tinggal secara ilegal di negara itu. Rohingya tidak termasuk 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut dan menolak mengakui kewarganegaraan mereka.
Lebih dari 580.000 Rohingya dari Rakhine, Myanmar Utara, telah melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika pasukan keamanan Myanmar memulai kampanye pembakaran desa-desa Rohingya. Pemerintah Myanmar telah mengatakan bahwa ini merupakan tanggapan atas serangan gerilyawan Muslim, namun PBB dan negara-negara lain mengatakan bahwa tanggapan tersebut tidak proporsional. [uh]