Penduduk Port-au-Prince pada Rabu (17/4) menyatakan kekhawatiran mereka mengenai dewan transisi baru Haiti, yang diberi tugas memilih perdana menteri dan kabinet mendatang, setelah nama-nama anggota dewan itu akhirnya diumumkan.
PM Ariel Henry diharapkan mengundurkan diri setelah pembentukan dewan itu diumumkan pada Jumat pekan lalu. Akan tetapi suatu ketentuan baru menyebutkan bahwa ia akan mengundurkan diri ketika perdana menteri baru telah dipilih.
Oseuis Frantzy, seorang pustakawan, mengatakan, “Saya melihat ada beberapa nama yang kredibel di dewan kepresidenan. Satu-satunya hal yang saya ingin lihat adalah mereka mengupayakan keamanan di negara ini.”
BACA JUGA: Dewan Transisi Resmi Dibentuk di Haiti di Tengah Kekerasan AntargengJhony Rock, seorang guru, mengatakan ia berharap dewan kepresidenan itu akan berbuat lebih baik, mewujudkan stabilitas dan memulihkan keamanan di Haiti. “Kami memerlukan banyak stabilitas dan keamanan agar kami bebas ini,” lanjutnya.
Di antara ketentuan yang tercantum dalam dekrit yang ditandatangani oleh Henry dan kabinetnya itu adalah tidak seorang pun dapat menjadi anggota dewan jika mereka telah dikenai sanksi oleh PBB, menentang pengerahan angkatan bersenjata asing atau berencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum mendatang.
Sementara itu, para tokoh bisnis Haiti mengatakan dalam sepucuk surat pekan ini yang ditujukan kepada Presiden Kenya William Ruto bahwa mereka “sangat khawatir” oleh penundaan misi keamanan dukungan PBB yang oleh Ruto telah dijanjikan akan dipimpin negaranya dalam memerangi geng-geng penjahat di negara di Karibia itu. [uh/ab]