Para pemimpin militer Myanmar telah memperpanjang penahanan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi hingga Rabu (17/2).
Militer menahan Suu Kyi atas tuduhan memiliki secara ilegal radio walkie-talkie impor, sewaktu merebut kekuasaan dua pekan silam. Ia dikenai tahanan rumah di kediaman resminya di ibu kota, Naypyitaw.
Perintah awal penahanannya seharusnya berakhir hari Senin (15/2), tetapi seorang pengacara yang mewakili Suu Kyi mengatakan hakim memperpanjangnya hingga Rabu (17/2).
Langkah ini diambil sementara para demonstran berkumpul kembali hari Senin di berbagai tempat di Myanmar, sementara tentara dan kendaraan-kendaraan militer dikerahkan di tengah-tengah ditingkatkannya kehadiran aparat keamanan di kota-kota besar.
Pihak berwenang juga memutus layanan internet pada Minggu (14/2) malam.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan restriksi semacam itu, dan penangkapan para pemimpin politik dan masyarakat “sangat memprihatinkan.”
“Sekjen sangat prihatin mengenai situasi di Myanmar, termasuk ditingkatkannya penggunaan kekuatan dan laporan mengenai pengerahan kendaraan-kendaraan lapis baja tambahan di kota-kota besar,” kata seorang juru bicara Guterres dalam suatu pernyataan hari Minggu (14/2).
“Ia meminta militer Myanmar dan polisi memastikan hak berkumpul secara damai dihormati secara penuh dan para demonstran tidak menjadi sasaran pembalasan. Berbagai laporan mengenai berlanjutnya kekerasan, intimidasi dan gangguan oleh aparat keamanan sama sekali tidak dapat diterima." tambahnya.
Dalam suatu pernyataan bersama, para duta besar untuk Myanmar dari AS, Kanada dan 12 negara anggota Uni Eropa juga mengecam interupsi komunikasi oleh militer dan menyatakan dukungan mereka bagi rakyat Myanmar, dengan menyatakan “dunia mengawasi.”
“Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari tindak kekerasan terhadap demonstran dan warga sipil, yang memprotes penggulingan pemerintah sah mereka,” kata para duta besar itu Minggu (14/2) malam. “Kami dengan tegas mengutuk penahanan dan penangkapan yang terus berlangsung terhadap para pemimpin politik, aktivis masyarakat madani, dan pegawai negeri, serta gangguan terhadap jurnalis.”
Para demonstran pada hari Minggu (14/2) di sebuah pembangkit listrik di negara bagian Kachin, Myanmar Utara, dihadapkan dengan tembakan senjata api oleh pasukan keamanan. Rekaman video mengenai protes itu menunjukkan para anggota militer melepaskan tembakan ke arah massa untuk membubarkan mereka, tetapi tidak jelas apakah yang ditembakkan adalah peluru karet atau peluru tajam. [uh/ab]
