Raja Konstitusional Malaysia, Tuanku Mizan Zainal Abidin bertemu dengan para pemimpin Koalisi Bersih, sebuah koalisi reformasi pemilu yang anggota-anggotanya termasuk para anggota partai oposisi politik, untuk mencegah konfrontasi antara kelompok tersebut dan polisi.
Setelah pertemuan, Koalisi Bersih mengatakan bersedia memindahkan lokasi rapat umum mereka yang direncanakan tanggal 11 Juli. Rapat tersebut akan menuntut reformasi pemilihan umum dan akses yang sama bagi media pemberitaan untuk para calon dari golongan oposisi sebelum pemilu, yang akan diselenggarakan tahun depan. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia mengatakan dirinya tidak keberatan rapat umum itu pindah ke sebuah stadion, setelah pemerintah menolak memberikan izin demonstrasi di jalan-jalan. Para pengurus koalisi Bersih mengatakan mereka belum mengadakan kontak langsung dengan para pejabat pemerintah untuk mengkonfirmasi perubahan tempat demonstrasi.
Pemerintah Malaysia telah menyatakan rapat umum yang direncanakan para aktivis tersebut melanggar hukum dan telah menangkap lebih dari 200 aktivis. Sebagian ditahan berdasarkan peraturan darurat yang membolehkan menahan mereka selama 60 hari tanpa dakwaan.
Pada hari Minggu, Raja mengeluarkan pernyataan yang meminta kedua pihak menyelesaikan perbedaan pendapat melalui perundingan. Kekuasaan Raja dalam pemerintahan sistem parlemen Malaysia sebagian besar bersifat simbolis. Sebelum pertemuan, Andrew Khoo, anggota panitia penyelenggara Koalisi Bersih mengatakan Raja memiliki kekuasaan agar kedua pihak berkompromi.
"Sampai pada tingkat tertentu, kami ingin menghormati apa yang telah dikatakan Raja dalam pernyataanya. Jadi, kami akan mengusahakan kompromi yang mungkin itu di satu pihak akan menanggapi keprihatinannya. Tapi, pada waktu sama masih mempertimbangkan delapan tuntutan, yang kami ajukan tentang perlunya reformasi proses pemilu di Malaysia," jelas Khoo.
Ia menyatakan harapannya bahwa pemerintah akan bersedia berkompromi dengan mempertimbangkan usul reformasi mereka dan membebaskan para aktivis yang ditahan.
Pemerintah Malaysia dikuasai oleh satu partai politik, yaitu United Malays National Organization (UMNO), sejak kemerdekaan Malaysia tahun 1957.
Koalisi Bersih, yang secara resmi dikenal sebagai Koalisi untuk Pemilu yang Bersih dan Adil, mengadakan demonstrasi terakhir di Kuala Lumpur tahun 2007, yang dihadiri oleh puluhan ribu orang. Pihak berwenang menanggapinya dengan menggunakan meriam air dan semprotan gas air mata untuk membubarkan demonstran.
Beberapa bulan kemudian, koalisi yang berkuasa kehilangan dua pertiga suara mayoritasnya dalam parlemen Malaysia untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun.
Berdasarkan undang-undang Malaysia, pemilu baru harus diadakan pada permulaan tahun 2013.
