Seorang pakar hak azasi PBB mengatakan tindakan keras Malaysia terhadap demonstrasi memperjuangkan pemilu bersih hari Sabtu lalu berisiko merongrong kemajuan demokrasi di negara itu.
Frank LaRue, seorang utusan khusus yang tidak digaji mengenai hak kebebasan mengutarakan pendapat, mengatakan hari Senin bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah sebelum dan ketika demonstrasi hari Sabtu lalu “dengan tidak wajar membatasi hak kebebasan berbicara, berkumpul dan berhimpun.”
Lebih dari 100 aktivis ditangkap sebelum demonstrasi, yang mendatangkan puluhan ribu orang ke Kuala Lumpur untuk menuntut reformasi pemilu menjelang pemilu tahun depan. Pihak berwenang menyatakan demonstrasi itu ilegal dan membubarkan demonstran dengan gas air mata dan semprotan air, dan menahan ratusan orang selama beberapa jam.
Larue mengatakan tidak ada indikasi yang layak dipercaya yang mendukung klaim pemerintah bahwa demonstrasi itu ancaman terhadap keamanan nasional atau bertujuan untuk menggulingkan pemerintah.
