Dampak demonstrasi menuntut reformasi pemilihan Bersih yang menarik ratusan ribu orang ke jalan-jalan ibukota Kuala Lumpur tidak berkurang, karena pemerintah Malaysia membela tindakan-tindakan polisi dan mengatakan aksi demonstrasi itu tidak mendapat dukungan rakyat.
Pengacara Ambiga Sreenevasan, ketua Koalisi untuk Pemilu yang Bebas dan Jujur yang mengorganisir demonstrasi, mengatakan tidak perlu mengadakan demonstrasi lagi sampai pemerintah menanggapi keluhan-keluhan mereka mengenai perbaikan transparansi pemilihan.
“Pertama, adalah membersihkan orang-orang yang dipilih. Kami mendapat banyak laporan mengenai pemberi suara siluman. Kami juga meminta digunakannya tinta yang tidak bisa dihapus, akses cuma-cuma dan adil ke media, dan penegakan hukum supaya semua lembaga kita bebas korupsi dan bertindak menentang korupsi dalam pemilu,” ujarnya.
Pemerintah Malaysia menegaskan kebijakan-kebijakan pemilu saat ini sudah bebas dan jujur, tetapi para organisator pemilu Bersih mengatakan mereka menginginkan sebuah penilaian independen atas keseluruhan proses.
Sreenevasan mengatakan penyelidikan independen yang dikenal sebagai komisi kerajaan, masih jauh dari menjalankankan tugasnya untuk mengurangi kecurangan pemilu, walaupun cara-cara penyelidikan itu ditetapkan oleh Perdana Menteri saat ini Najib Razak dari partai, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang telah menguasai negeri itu selama 54 tahun.
“Perdana Menterilah yang meminta dibentuknya komisi kerajaan, agar Yang di-Pertuan Agong membuat pengangkatan itu dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi apa yang sedang kita lakukan adalah meminta pemerintah agar membentuk komisi kerajaan. Yang kami minta adalah agar komisi kerajaan menyelidiki keseluruhan sistem pemilihan dan membuat saran-saran perbaikan,” ujarnya lebih lanjut.
Sreenevasan mengatakan Koalisi untuk Pemilu yang Bebas dan Jujur dan Bersih bukan bagian dari oposisi politik di Malaysia.
Pemerintah Malaysia mengatakan berita mengenai kekerasan dalam demonstrasi itu disebabkan bias dalam media internasional dan bukannya tindakan polisi di lapangan. Pemerintah mendukung tindakan-tindakan pasukan keamanan.
