Seratus lebih aktivis perempuan menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu sore (18/9). Aksi kali ini bertema, "My Rok Mini My Right, Perempuan Menolak Perkosaan."
Para aktivis menuntut aparat penegak hukum, pejabat publik lebih bertanggungjawab dan serius dalam mengungkap tuntas kasus-kasus perkosaan yang kian meresahkan, di tanah air dan di ibukota khususnya.
Kendaraan umum, angkot , bus dan taksi diduga telah dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal untuk melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap perempuan.
Salah seorang juru bicara aksi, Faidza Mardzoeki mengatakan (18/9), beberapa tuntutan Aksi Perempuan Menolak Perkosaan, antara lain mengecam penyataan pejabat publik yang menyalahkan cara berpakaian perempuan yang menjadi korban perkosaan, mendesak aparat penegak hukum lebih mampu mengungkap semua kasus perkosaan dan menuntut pemerintah daerah menjamin keamanan, kenyamanan masyarakat pengguna angkutan umum.
Faidza mengatakan, “Agar tidak ada lagi pernyataan yang selalu menyalahkan perempuan. Selama masih ada kasus-kasus kekerasan di masyarakat kita akan bersuara terus. Tapi mudah-mudahan kasus kekerasan, kasus perkosaan di masyarakat semakin turun, bukan tambah.”
Faidza menambahkan, mayoritas peserta aksi Minggu sore mengenakan kostum rok mini dan celana pendek. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa aksi kali ini merupakan wujud protes mereka kepada pihak-pihak yang masih berpandangan keliru, karena menilai kasus pemerkosaan terjadi akibat dari pakaian yang dikenakan perempuan.
“Ini persepsi di masyarakat kita harus mengubah cara pandangnya, tidak boleh menyalahkan korban pemerkosaan, karena yang salah adalah pemerkosanya, bukan yang diperkosa. Apapun alasannya perempuan tidak boleh diperkosa. Justru yang diperkosa diberi perlindungan bukan dikutuk,” ujar Faidza lagi.
Turut bergabung dalam aksi itu, puluhan aktivis dari Aliansi Laki-laki Baru. Salah seorang peserta, Eko Bambang Subiatoro mengatakan:
“Pemerintah kurang memberi perlindungan terhadap warganya di ruang publik, masih sangat lemah di Indonesia. Sehingga kasus-kasus perkosaan, pelecehan seksual sering terjadi.”
Namun, Aksi Perempuan Menolak Kekerasan ini bukan hanya untuk menyoroti pernyataan Gubernur DKI Fauzi Bowo, yang sebelumnya telah meminta maaf atas ucapannya tersebut. Foke minta maaf atas ucapannya itu setelah komentar tadi tersiar luas di media dan jejaring sosial.
Menurut juru bicara aksi, Faidza Mardzoeki, aksi ditujukan kepada seluruh warga negara atas keprihatinan mereka terhadap maraknya kasus-kasus perkosaan dan penindasan terahadap perempuan.
“Ini pelajaran, pejabat jangan main-main kalau mengeluarkan pernyataan, mereka didengar oleh jutaan orang. Jadi bagus sih Foke minta maaf, tapi mudah-mudahan yang lain tidak mengikuti. Ini pelajaran juga buat kita semua, bukan hanya pejabat publik,” demikian ujar Faidza.
Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama tahun 2011 ini, kasus pelecehan dan perkosaan makin marak di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Dari 105 ribu lebih kasus kekerasan terhadapo perempuan, sekitar 4.000 kasus merupakan kasus perkosaan. Sementara, data Kepolisian Daerah Metro Jaya sampai dengan September 2011, Polda menerima 40 kasus laporan perkosaan. Belum termasuk kasus perkosaan di angkot (Angkutan Kota) yang mengakibatkan 3 korban perempuan selama sepekan ini.
Praktisi hukum mengatakan, perkosaan merupakan bentuk penyerangan seksual terhadap warga masyakat, dalam hal ini perempuan. Perkosaan tidak pernah diinginkan oleh perempuan manapun.
