Organisasi Lingkungan Greenpeace akan Diusir dari Indonesia

Juru Bicara Kementerian Hukum dan HAM, Martua Batubara Selasa di Jakarta mengatakan pihaknya akan mengusir organisasi lingkungan Greenpeace dari Indonesia. Alasannya menurut Batubara salah satunya disebabkan ada dugaan dana organisasi lingkungan itu berasal dari judi dan itu bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia.

Apalagi kata Batubara dana yang diperoleh Greenpeace itu digunakan untuk menjelek-jelekkan Indonesia di luar negeri dalam masalah lingkungan. Hal itu sudah bisa digolongkan tindakan makar.

Pihaknya saat ini sedang melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya terkait pengusiran Greenpeace ini.

Martua Batubara mengatakan, "Bagaimana mungkin yah sumber-sumber dana yang tidak halal dari luar itu masuk ke Indonesia, sebagai perwakilan organisasi internasional yang melakukan kegiatan di Indonesia tentu semuanya harus mengikuti proseduran dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Atas tudingan tersebut, Juru bicara Greenpeace Asia Tenggara Hikmat Soeriatanuwidjaya membantah keras. Menurutnya sejak berdiri di Indonesia pada 2006, pendanaan organisasi mereka tidak berasal dari judi.

Laporan keuangan Greenpeace itu kata Hikmat bisa dilihat secara trasparan di website Greenpeace. Greenpeace menurut Hikmat sangat menginginkan pihak pemerintah dapat mengundang mereka untuk menjelaskan sehingga mendapatkan keterangan yang berimbang.

Keberadaan Greenpeace di Indonesia kata Hikmat hanya untuk mengkampanyekan upaya penghentian perusakan hutan demi menjaga dan mempertahankan hutan Indonesia yang masih baik.

"Bahwa Greenpeace itu dikenal sebagai organisasi yang paling akuntabel dan transparan, karena apa? Karena nilai dasar Greenpeace tidak mau menerima dana dari pemerintah dan industri manapun. Nah tulang punggung kampanye Greenpeace ini kan dari perorangan di mana di dunia ada 3 juta supporter perorangan, di Indonesia sekitar 30 ribu. Diaudit oleh auditor independen. Dan hasil dari audit itu menjadi dokumen publik. Polemik ditengah-tengah serangan negatif terhadap Greenpeace yang marak itu sejak kita mengeluarkan laporan bukti perusakan hutan yang dilakukan Asia Pulp and paper," ujar Hikmat Soeriatanuwidjaya.

Sementara, Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Perubahan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Teguh Surya meminta pemeritah menindaklanjuti hasil temuan Greenpeace dan organisasi lingkungan lainnya terkait adanya perusakan hutan di Indonesia dan bukan malah menyerang organisasi yang melakukan penelitian itu.

"Ini bisa menjadi preseden buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia. Hari ini mungkin Greenpeace besok tidak menutup kemungkinan dengan alasan lain yang dicari-cari organisasi nasional pun akan dihajar. Hari ini kan seluruh fakta yang diungkapkan masyarakat sipil itu tidak pernah di follow up, justru pemerintah menjadi juru bicara dari perusahaan bahwa itu tidak benar. Dan kita tahu kampanye di dalam negeri selama ini tidak didengar jadi mau tidak mau kampanyenya di luar kepada para pembeli dan pasar," papar Teguh Surya.