Koordinator aksi dari alumni ITB, Ibong Syahruzah menegaskan aksi damai mewakili seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang merasa gelisah adanya upaya pihak kepolisian melemahkan KPK.
Sementara aktivis dari Pijar Indonesia, Febby Lintang berpendapat, Presiden Joko Widodo masih sulit memberantas korupsi karena tersandera oleh partai politik.
Aksi juga melibatkan Wakil Ketua KPK non aktif, Bambang Widjojanto yang menegaskan masyarakat jangan takut melawan korupsi.
Dalam orasinya di tengah aksi damai bertema Selamatkan KPK yang diprakarsai alumni sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, Wakil Ketua KPK non aktif, Bambang Widjojanto mengajak masyarakat untuk tidak takut dan terus melawan korupsi. Aksi damai "Selamatkan KPK" berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2).
“Kita berikrar untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, Indonesia yang anti korupsi, di dalam UUD 1945 alinea keempat dinyatakan bahwa republik ini dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, jadi kalau kita berkumpul di sini adalah ingin menegaskan untuk mewujudkan negara yang berkesejahteraan sosial dan berkeadilan sosial maka itu harus diperjuangkan oleh kita semua,” kata Bambang.
Menurut koordinator aksi dari ITB, Ibong Syahruzah, aksi dilakukan karena para mahasiswa dan alumni seluruh perguruan tinggi di Indonesia merasa gelisah terhadap kepolisian yang dinilai sedang berupaya melemahkan KPK. Ia mengingatkan saat ini KPK merupakan institusi paling dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi sehingga keberadaan KPK harus terus diperjuangkan.
“Alumni ITB dan dan alumni seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai gelisah karena KPK yang dipercaya dan diharapkan dapat memberantas korupsi, dilemahkan, sehingga kami rakyat merasa perlu untuk memperkuat KPK karena kita bisa menjadi bangsa yang terhormat di dunia internasional kalau bangsa kita ini bersih dari korupsi,” kata Ibong.
Pada kesempatan sama, aktivis dari Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi atau Pijar Indonesia, Febby Lintang berpendapat, Presiden Joko Widodo mengalami kesulitan dalam upaya memberantas korupsi. Hal tersebut menurutnya karena Presiden Jokowi berada ditengah partai politik yang memiliki catatan buruk karena kemungkinan juga parpol-parpol tersebut terlibat korupsi. Maka ia menegaskan, sikap presiden yang disampaikan Rabu (18/2) lalu terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan langkah yang tetap harus dikritisi masyarakat.
“Ada kompromi dari presiden untuk menenangkan kondisi keadaan sementara, sebetulnya mungkin masih ada upaya tekanan kepada presiden, ya presiden juga cukup tersandera dengan partai politik di sekelilingnya yang pada periode-periode sebelumnya juga terlibat dalam beberapa kasus korupsi besar seperti BLBI, Century,” ujar Febby.
Aksi damai "Selamatkan KPK" merupakan kedua kalinya setelah aksi serupa dilakukan digedung KPK, Rabu (18/2) lalu. Aksi damai Selamatkan KPK masih akan terus berlanjut dan dilakukan di berbagai lokasi.
