Amnesty International mengatakan penguasa militer Mesir telah mengakui melaksanakan apa yang disebut “pengetesan keperawanan” terhadap demonstran perempuan dan berjanji akan menghentikan perbuatan yang mendapat banyak kecaman itu.
Organisasi HAM itu mengatakan hari Senin bahwa pimpinan intelijen militer, Mayor Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, membenarkan pengetesan itu sebagai cara melindungi tentara terhadap kemungkinan tuduhan perkosaan.
Tetapi, Amnesty, yang membicarakan hal itu dengan al-Sisi, mengatakan ia berjanji militer tidak akan melakukan pengetesan demikian di masa depan.
Tuduan “pengetesan keperawanan” mula-mula muncul setelah demonstrasi tanggal 9 Maret di Lapangan Tahrir Kairo yang berubah menjadi kekerasan ketika pria-pria militer berpakaian preman menyerang para demonstran dan tentara bertindak dengan keras untuk mengosongkan tempat itu.
Organisasi HAM itu mengatakan, 17 perempuan yang ditahan dipaksa menjalani pemeriksaan keperawanan, setelah para demonstran perempuan itu disiksa dengan menggunakan pentungan setrum listrik dan ditelanjangi.
Gerakan pemuda yang memimpin pergolakan 18 hari yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak itu telah mengecam tajam para Jenderal yang sekarang memimpin negara tersebut.
Mereka mengatakan sejak Mubarak meletakkan jabatan bulan Februari, militer telah menindak demonstrasi damai dan gagal memprakarsai beberapa dialog politik nasional.
