Anggota legislatif Amerika telah mengusulkan sanksi terhadap militer Myanmar atas perlakuan terhadap kelompok etnis Rohingya, sementara Presiden Amerika Donald Trump berangkat untuk lawatan 12 hari di Asia timur di mana ia akan bertemu dengan anggota pemerintah Myanmar pada sebuah KTT regional.
RUU bipartisan diajukan Kamis (2/11) di Senat dan Jumat (3/11) di DPR, kedua badan legislatif itu meminta diperbaharuinya pembatasan perdagangan dan impor terhadap Myanmar, yang juga dikenal sebagai Birma. Pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai hukuman atas perlakuan militer terhadap orang-orang Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar utara.
Senator John McCain mengatakan RUU Senat tersebut "akan meminta pertanggungjawaban pejabat militer senior atas pembantaian dan pengungsian laki-laki, wanita, dan anak-anak yang tidak berdosa di Burma, dan menegaskan Amerika tidak akan diam menghadapi kekejaman ini."
Berbicara untuk legislasi di DPR, anggota DPR Eliot Engel mengatakan bahwa anggota legislatif ingin menggunakan sanksi untuk mengirim "pesan jelas" kepada kepemimpinan Birma, baik militer maupun sipil. "Kekerasan ini harus dihentikan, pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, dan harus ada kontrol sipil yang berarti atas pasukan militer dan keamanan Birma," kata Engel. [my]
