Kementerian Dalam Negeri mengirim 38 Bupati/walikota dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengikuti kursus di Harvard Kennedy School of Government, semacam Fakultas Ilmu Pemerintahan di Universitas Harvard, Massachussetts, Amerika Serikat. Pejabat daerah ini, akan berangkat pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 untuk mengikuti kuliah singkat mengenai demokratisasi dan otonomi daerah.
Pelatihan yang diberikan oleh Harvard Kennedy School Indonesia Program ini bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan pendanaan dari lembaga nirlaba Rajawali Foundation.
Pejabat Daerah yang dikirim adalah lulusan terbaik Pendidikan dan Latihan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2009.
Kepada VOA Rabu Siang di Jakarta, Fritz E.Simanjuntak, Presiden Rajawali Foundation mengatakan, “Kali ini fokus dari Harvard Kennedy School Indonesia Program adalah mereka bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dananya diberikan oleh Rajawali Foundation, sementara programnya dijalankan oleh Harvard, dengan memberikan pelatihan tentang leadership dan macam-macam untuk para bupati dan walikota.”
Diharapkan dengan pelatihan ini akan membantu mereka agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Demokratisasi di Indonesia berjalan sangat luar biasa, otonomi daerah sangat luar biasa, tetapi policy uncertainty juga menjadi sangat luar biasa. Jadi kita tidak tahu policy mana yang sebetulnya terjadi. Dengan proses pemilihan langsung khususnya di tingkat kepala daerah, seringkali yang terpilih adalah kepala daerah yang tidak memiliki pengalaman tentang bagaimana mengelola pemerintahannya,” ujar Fritz E.Simanjutak lagi.
Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menghadapi masalah terkait reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran. Hal ini diakui oleh salah satu bupati yang akan mengikuti program di Harvard Kennedy School, yaitu Rycko Menoza. Bupati Lampung Selatan ini mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini.
“Memang kendala selama ini adalah pemerintahan masih banyak mengeluarkan biaya yang tidak langsung dalam arti biaya yang digunakan untuk pegawai, ketimbang biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang pasti kita rasakan adalah memang anggaran yang didapat dari pemerintah pusat semuanya untuk daerah, tinggal bagaimana mengefektifkannya dengan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada karena jumlah pegawai yang kita miliki sudah melebihi kapasitas,” papar Rycko Menoza.
Lemahnya pengawasan pemerintah dan anggaran di daerah serta penegakan hukum yang belum efektif menjadi kendala utama dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia sejak tahun 2001.
Pengamat Otonomi Daerah yang juga Peneliti Senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai:
“Pada tataran pertama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, relatif semua daerah berhasil, tetapi di tataran bagaimana birokrasi sebagai tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas publik, ini yang sangat minim dan nyaris tidak bisa dilaksanakan dengan memadai,” kata Siti Zuhro.
38 Pejabat daerah terpilih akan belajar selama 3 minggu di Harvard Kennedy School Indonesia Program, di negara bagian Massachussetts, AS. Mereka berasal dari Banjar Baru, Denpasar, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju, Serdang Bedagai, Samosir, Solok, Agam, Bengkalis, Poso, Ternate, Lampung Selatan, Sukabumi, Banyuwangi, Malang, Gresik, Kediri dan Kutai Kartanegara.
