Presiden Burundi Pierre Nkurunziza hari Kamis (20/8) dilantik untuk masa jabatan ke-tiga, tetapi terus dikecam oleh kalangan yang menganggapnya melanggar konstitusi.
Leonard Nyangoma, pemimpin kelompok mantan pejabat Burundi yang kini beroposisi, mengatakan kepada VOA bahwa Nkurunziza merampok demokrasi. Katanya, kelompok itu tidak akan mengakui Nkurunziza sebagai presiden setelah masa jabatan ke-duanya berakhir 26 Agustus.
Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan pelantikan itu menunjukkan “niat partai berkuasa untuk mengabaikan suara rakyat demi mengejar agenda politiknya sendiri.” Amerika juga mengatakan krisis di Burundi belum berakhir dan Nkurunziza mungkin akan sulit memerintah akibat meluasnya aksi kekerasan dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Pelantikan hari Kamis itu mengejutkan karena berlangsung enam hari lebih dini dari jadwal resmi. Tidak satupun pemimpin asing menghadiri acara tersebut.
Keputusan Nkurunziza untuk mencalonkan diri lagi bulan April lalu menyulut percobaan kudeta dan gelombang protes berminggu-minggu dimana 100 orang lebih tewas. Penentangnya mengatakan Nkurunziza melanggar konstitusi yang membatasi dua kali masa jabatan presiden. Pihak Nkurunziza berargumen presiden itu pertama kali menjabat tahun 2005 karena dipilih parlemen, bukan lewat pemilu langsung.
