Buruh Tuntut Pemerintah Serius Perbaiki Nasib Mereka

JAKARTA/SOLO —  Sambil meneriakkan yel-yel perjuangan, ribuan buruh berpawai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara Jakarta. Selain aksi di Istana Negara, para buruh juga melakukan aksi di di depan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rayat di Senayan, Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir mengatakan hak sosial buruh di Indonesia masih buruk. Beberapa permasalahan yang masih dipikul buruh Indonesia menurut Mudhofir antara lain hak kesehatan, praktik kerja kontrak dan upah buruh yang masih minim.

Dia menjelaskan upah minimum buruh di Indonesia masih jauh tertinggal dari sejumlah negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Upah buruh Indonesia, kata Mudhofir, hanya lebih tinggi dari Vietnam.

Menurut Mudhofir, di sejumlah provinsi termasuk Jakarta, upah minimum provinsi (UMP) telah dinaikkan tetapi tidak signifikan. Pemerintah Jakarta, misalnya, telah menetapkan besaran upah minimum provinsi sebesar Rp 2,2 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,7 juta.

“Filipina faktanya Rp 3,2 juta, Thailand Rp 2,8 juta, China Rp 2,5 juta. Kita hanya lebih tinggi dari Vietnam yang infrastrukturnya tidak benar. Nah, Kamboja sama dengan teman-teman yang di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang rata-rata cuma Rp 800 ribu-Rp 900 ribu,” ujar Mudhofir.

Mudhofir mengatakan saat ini masih ada 22 provinsi yang upah minimumnya di bawah komponen hidup layak.

Dalam aksi tersebut, para buruh juga menuntut palaksanaan jaminan kesehatan untuk masyarakat dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2014.

Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasanudin Rahman mengakui masih rendahnya upah buruh di Indonesia dibandingkan negara lain. Sehubungan dengan buruh kontrak, Hasanudin menjelaskan hal tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi.

“Pengupahan di Indonesia dibandingkan dengan pengupahan di Malaysia apalagi di Amerika dan Eropa berbeda. Pertama, upah itu didasarkan pada skill, pengetahuan, keterampilan dan keahlian jadi disebut dengan produktivitas,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan adanya upaya perbaikan hubungan industrial yang lebih kondusif terkait masalah tuntutan pekerja terhadap upah minimum.

Menurutnya, perlu ada penataan kembali sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi dunia usaha dan saling menguntungkan antara pengusaha dan para pekerja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ruslan Irianto Simbolon menyatakan, berbagai masalah ketenagakerjaan seperti tuntutan penghapusan alih daya (outsourcing), upah dan pelaksanaan jaminan sosial menjadi perhatian utama pemerintah.

Pemerintah, kata Ruslan, berusaha mencari solusi yang bisa diterima semua pihak baik itu pengusaha maupun buruh. Terkait jaminan kesehatan, pemerintah kata Ruslan masih membahas soal masalah tersebut.

“Keluhan-keluhan pekerja buruh, kami telah sepakat untuk diadakan perubahan-perubahan, pembahasan-pembahasan yang penting bagimana kita sama-sama membangun hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa buruh memperingati Hari Buruh Sedunia juga berlangsung di beberapa daerah seperti Surabaya, Medan dan Makasar.

Di Solo, Jawa Tengah, sekitar 600 buruh dari berbagai perusahaan mendatangi Balai Kota Solo menuntut upah layak, penghapusan sistem kontrak, dan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar.

Juru bicara aksi ratusan buruh di Solo tersebut, Endang Setyowati yang juga ketua DPC Serikat Buruh Indonesia 92 Solo, mengatakan Kenaikan harga BBM akan memicu tingginya biaya operasional perusahaan dan berdampak pemecatan buruh besar-besaran. Belum lagi, tambah Endang, harga kebutuhan pokok akan melonjak jika rencana tersebut diberlakukan.

Walikota Solo, Hadi Rudaytmo mengatakan nasib buruh akan selalu diperjuangkan pemerintah dan pemerintah kota Solo selalu siap memfasilitasi dan melakukan mediasi sengketa antara pengusaha dan buruh yang terjadi.