BEIJING —
China akan menindak pelaku dalam kasus penalti yang dibayarkan oleh para keluarga yang melanggar aturan keluarga berencana yang keras, setelah Kantor Audit Nasional menemukan bahwa denda US$260 juta telah ditarik secara ilegal, menurut laporan media pemerintah.
Kemarahan publik meningkat terhadap kebijakan satu anak, yang diperkenalkan pada akhir 1970an untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol.
Kebijakan tersebut meliputi 63 persen China, meski aturan keluarga berencana ini telah melonggar seiring berjalannya waktu untuk mengizinkan beberapa pasangan memiliki anak kedua.
Investigasi kantor audit di 45 distrik di sembilan provinsi dan kotamadya dari 2009-20012 menemukan bahwa denda sebanyak 1,6 miliar yuan atau $260 juta telah ditarik bertentangan dengan aturan, tulis koran-koran China, Kamis (19/9).
Denda yang disebut ‘biaya bantuan sosial’ itu seharusnya masuk ke anggaran pemerintah untuk mengkompensasi sumber daya dan layanan publik yang akan digunakan si anak.
Juru bicara Komisi Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana Mao Qunan mengatakan denda-denda itu merupakan “cara untuk menjamin implementasi kebijakan satu anak,” menurut kantor berita Xinhua.
Departemennya sekarang ini mendorong “departemen-departemen keluarga berencana lokal untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran dalam pengumpulan dan pengelolaan denda-denda tersebut,” menurut laporan tersebut.
Kementerian “akan mengambil langkah efektif untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki sistem pengumpulan dan pengelolaan denda.”
“Komisi akan memperketat pengawasan dan memandu departemen-departemen keluarga berencana lokal untuk menerbitkan informasi yang dapat diketahui publik,” tulis Xinhua.
Kantor audit menemukan bahwa masalah-masalah termasuk laporan-laporan yang tidak akurat dari jumlah anak yang dimiliki orangtua, denda yang tidak berhasil dikumpulkan dan para pejabat membayar denda lebih besar dari yang seharusnya.
Namun jumlah pungutan ilegal yang dikumpulkan ini masih lebih rendah daripada 16,5 miliar yuan yang menurut para aktivis gagal dipertanggungjawabkan oleh pemerintah provinsi. (Reuters)
Kemarahan publik meningkat terhadap kebijakan satu anak, yang diperkenalkan pada akhir 1970an untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol.
Kebijakan tersebut meliputi 63 persen China, meski aturan keluarga berencana ini telah melonggar seiring berjalannya waktu untuk mengizinkan beberapa pasangan memiliki anak kedua.
Investigasi kantor audit di 45 distrik di sembilan provinsi dan kotamadya dari 2009-20012 menemukan bahwa denda sebanyak 1,6 miliar yuan atau $260 juta telah ditarik bertentangan dengan aturan, tulis koran-koran China, Kamis (19/9).
Denda yang disebut ‘biaya bantuan sosial’ itu seharusnya masuk ke anggaran pemerintah untuk mengkompensasi sumber daya dan layanan publik yang akan digunakan si anak.
Juru bicara Komisi Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana Mao Qunan mengatakan denda-denda itu merupakan “cara untuk menjamin implementasi kebijakan satu anak,” menurut kantor berita Xinhua.
Departemennya sekarang ini mendorong “departemen-departemen keluarga berencana lokal untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran dalam pengumpulan dan pengelolaan denda-denda tersebut,” menurut laporan tersebut.
Kementerian “akan mengambil langkah efektif untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki sistem pengumpulan dan pengelolaan denda.”
“Komisi akan memperketat pengawasan dan memandu departemen-departemen keluarga berencana lokal untuk menerbitkan informasi yang dapat diketahui publik,” tulis Xinhua.
Kantor audit menemukan bahwa masalah-masalah termasuk laporan-laporan yang tidak akurat dari jumlah anak yang dimiliki orangtua, denda yang tidak berhasil dikumpulkan dan para pejabat membayar denda lebih besar dari yang seharusnya.
Namun jumlah pungutan ilegal yang dikumpulkan ini masih lebih rendah daripada 16,5 miliar yuan yang menurut para aktivis gagal dipertanggungjawabkan oleh pemerintah provinsi. (Reuters)
