Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar melakukan rapat pleno Selasa (21/11). Agenda utama rapat pleno ini membahas nasib Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status tersangka dalam kasus kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-kTP). Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni Slipi Jakarta Selasa (21/11) menjelaskan rapat pleno ini adalah untuk membuktikan bahwa Golkar tetap bertahan sebagai kekuatan partai politik yang terbesar di Indonesia.
"Meskipun ketua Umum Partai Golkar ditimpa musibah kita pastikan bahwa Golkar survive Golkar tetap maju. Bahkan semakin maju gerakan politik yang dilakukan. Itulah yang akan dilakukan. Kita pastikan hari ini," kata Idrus.
Pleno ini menurut Idrus mengagendakan pimpinan sementara partai Golkar untuk menjalankan roda politik partai diantaranya persiapan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dan suksesi 2019.
"Konsolidasi organisasi, melakukan program-program, dan persiapan menghadapi Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) yang ada. Sekaligus menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang," jelasnya.
Pimpinan sementara partai Golkar nantinya lanjut Idrus diambil dari kader-kader terbaik di internal Golkar.
"Karena Golkar ini adalah sebuah partai yang sangat demokratis, tentu ada pikiran usulan dan aspirasi yang disampaikan, kita hargai itu. Tentu aspirasi yang ada tidak semua sama. Pasti ada yang beda. Kita rangkai melalui aturan yang ada di Golkar. Melalui AD/ART dan segala aturan yang ada kita rangkai disitu. Kenapa? Karena kekuatan Golkar ada di situ. Dan siapapun yang melakukan langkah diluar itu pasti tidak diterima. Seluruh kader partai Golkar apabila diberikan tugas itu harus melakukan amanah itu," imbuh Idrus.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin mengungkapkan, partainya belum dapat memastikan apakah akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai forum tertinggi untuk pemilihan ketua umum baru. Namun demikian Nurdin memastikan Golkar sebagai partai politik tidak boleh tersandera oleh kasus dugaan korupsi Setya Novanto.
"Tentu Partai Golkar tidak mungkin tersandera oleh peristiwa pribadi yang dialami oleh Setya Novanto. Partai Gokar tetap harus berjalan mengakselerasi daripada seluruh program yang sudah diputuskan. Oleh karena itu kepada seluruh kader di Indonesia kita minta tetap bekerja," kata Nurdin Halid.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengusulkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjabat Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Hasil rapat pleno ke-XV Dewan Pakar Partai Golkar Senin (20/11) sepakat atas usulan Novanto tersebut. Rapat pleno Dewan Pakar juga sepakat untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
"Pemilihan ketua Umum DPP Partai Gokar telah menunjuk Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas ketua Umum. Tugasnya melaksanakan tugas DPP Golkar sehari-hari. Dan khususnya mempersiapkan dan menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar," kata Agung Laksono.
Minggu (19/11) KPK membawa tersangka korupsi proyek e-KTP Setya Novanto dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Kencana ke Rumah Tahanan (Rutan). Penahanan Ketua Umum Partai Golkar ini membuat desakan pergantian di pucuk pimpinan Partai Beringin menguat.
Agenda Rapat Pleno Partai Golkar Selasa (21/11) ini adalah penunjukan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar dan penyelenggaaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan agenda utama pemilihan ketua Umum DPP Partai Golkar dan konsolidasi politik partai dalam Pilkada 2018 dan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden 2019. [aw/ab]
