Setelah Presiden Hosni Mubarak mundur, Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi terbesar di Mesir, mengatakan akan mendaftarkan diri sebagai partai politik yang sah begitu larangan atas partai tersebut dibatalkan.
Ikhwanul Muslimin hari Selasa mengatakan akan membentuk partai politik untuk menegaskan perannya dalam demokrasi baru di Mesir. Tapi pihaknya mengatakan tidak akan mencalonkan kandidat dalam pemilihan presiden berikutnya. Kelompok tersebut dilarang keberadaannya di bawah pemerintahan Presiden Hosni Mubarak.
Kelompok itu juga memiliki wakil pada panel beranggotakan delapan ahli yang bertugas menyusun amandemen konstitusi Mesir. Militer memilih kelompok yang terdiri dari sejumlah pakar hukum, termasuk seorang hakim Kristen terkemuka. Amandemen mereka jatuh tempo dalam 10 hari, dan sebuah referendum akan diselenggarakan dalam dua bulan guna memperoleh persetujuan masyarakat.
Mantan pengunjuk rasa Khalid Shahwan mengatakan dia terkesan dengan langkah militer menuju reformasi, dan mengatakan meskipun perubahan tidak akan terjadi segera, namun akan datang secara cepat.
"Banyak hal akan berubah di atas kertas. Konstitusi tidak akan berubah segera, dan semuanya tidak akan berubah segera, tetapi hidup akan kembali normal di Mesir dan di Kairo," demikian ujar Khalid.
Tetapi protes, pendudukan dan pemogokan telah menggagalkan upaya untuk menormalkan kembali kehidupan di Mesir, pasca mundurnya Mubarak. Para pemimpin militer baru negara itu mengeluarkan komunike meminta warga untuk bersabar.
Seorang juru bicara mengatakan warga dan serikat pekerja harus berusaha untuk menciptakan iklim yang memungkinkan militer menjalankan pemerintahan di masa sulit ini, sampai kekuasaan diserahkan kepada warga sipil yang terpilih.
Selasa adalah hari libur Maulid Nabi Muhammad. Sejumlah keluarga berkumpul di sekitar Lapangan Tahrir di Kairo mengibarkan bendera Mesir, tetapi lalu lintas lancar dan tidak ada pemogokan yang terjadi.
