Militer Mesir membubarkan parlemen dan membekukan konstitusi, memenuhi dua tuntutan utama demonstran prodemokrasi setelah 18 hari pergolakan rakyat yang menyingkirkan Presiden Hosni Mubarak.
Pimpinan militer yang mengambil alih kekuasaan sewaktu Mubarak mengundurkan diri hari Jumat, melansir pernyataan hari Minggu yang menyebutkan militer akan berkuasa sementara selama enam bulan atau sampai pemilihan presiden dan anggota parlemen dilakukan. Kekuasaan militer saat ini dijadwalkan hingga bulan September.
Pernyataan itu dikeluarkan tidak lama setelah Perdana Menteri Mesir Ahmed Shafiq mengatakan prioritas utama kabinetnya yang didukung militer adalah memulihkan keamanan dan kehidupan normal di Mesir. Ia juga mengatakan beberapa pos kabinet masih kosong, dan berjanji bahwa siapapun yang mengisinya harus melalui penelitian seksama untuk menjamin mereka memuaskan publik.
Konferensi pers ini merupakan yang pertama dilakukan perdana menteri sejak Mubarak mengundurkan diri hari Jumat, dan menyerahkan kekuasaan kepada militer di bawah tekanan protes massa menentang kekuasaannya selama hampir 30 tahun.
Mubarak mengangkat Shafiq sebagai perdana menteri pada 29 Januari, empat hari setelah protes dimulai. Shafiq mengatakan sasaran jangka panjang pemerintah mencakup pemulihan layanan publik dan meningkatkan standar pendidikan.
Penguasa militer baru Mesir juga berupaya memulihkan situasi di Kairo, hari Minggu, dengan mengerahkan tentara untuk membongkar tenda-tenda demonstran di Lapangan Tahrir, guna membuka kembali lalu lintas yang melalui lokasi utama unjuk rasa tersebut.
Ratusan ribu warga Mesir merayakan disingkirkannya Mubarak di Lapangan Tahrir hari Jumat malam dan Sabtu sebelum pulang ke rumah, tetapi ratusan lainnya bertahan hari Minggu, dengan tekad akan bertahan hingga militer Mesir memenuhi tuntutan mereka melakukan reformasi demokratis. Perkelahian terjadi sewaktu beberapa aktivis berusaha menghadang upaya tentara membongkar tenda-tenda.
Di tempat lain di Kairo, ratusan polisi berunjuk rasa di luar Kementerian Dalam Negeri, menuntut kenaikan gaji dan hukuman bagi para pejabat kementerian yang mereka tuduh membuat mereka bereputasi buruk. Tentara Mesir yang mengawal kementerian itu melepaskan tembakan peringatan dan berkelahi dengan sejumlah polisi untuk mencegah mereka memasuki gedung kementerian.
Kepolisian Mesir dikenal korup dan kejam di bawah kepemimpinan Mubarak. Polisi Kairo semula menggunakan kekuatan dalam upaya membubarkan protes anti-Mubarak yang dimulai pada 25 Januari, tetapi mundur dari jalan-jalan beberapa hari kemudian setelah gagal mengendalikan demonstrasi.
