Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang paling rawan terjadi bencana. Presiden Joko Widodo mengungkapkan laporan itu dalam Rakornas BNPB di Istana Negara hari Rabu (3/3).
“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 (negara) paling rawan risiko bencana di dunia,” ujarnya.
Dijelaskannya, Indonesia menduduki ranking tertinggi baik untuk rawan bencana hidrometeorologi maupun geologi. Jumlah penduduk yang besar membuat bencana itu berisiko menimbulkan banyak korban.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Presiden mendorong upaya mencegah terjadinya bencana dan mitigasi.
“Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan sepeti itu tidak boleh terjadi,” jelasnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2020, setiap kota sudah memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024. Presiden berharap, rancangan tersebut bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan efektif dalam upaya penanggulangan juga mitigasi bencana yang terintegrasi.
“Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, dicek terus. Bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan. Semua rencana kontijensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat dan sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali,” tegasnya.
Ribuan Bencana Alam Terjadi Dalam Kurun Waktu Satu Tahun
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melaporkan dari Februari 2020 hingga Februari 2021 telah terjadi 3.253 kejadian bencana di Indonesia.
“Ini artinya setiap hari ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi apakah itu gempa tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung,” ungkap Doni.
Lanjutnya, kejadian bencana ini selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa. Berdasarkan laporan dari Kementerian keuangan, ujar Doni, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana rata-rata berkisar Rp22,8 triliun per tahunnya.
Selain itu, dalam 10 tahun terakhir tercatat sebanyak rata-rata 1.183 jiwa meninggal dunia akibat terjadinya bencana tersebut.
Doni menjelaskan berbagai mitigasi bencana serta aspek pencegahan terus dilakukan. Pihaknya juga telah melakukan kolaborasi pentahelix antara pemerintah dengan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha, komunitas relawan dan juga media.
“Indonesia membuktikan bahwa pengendalian COVID-19 bisa dilaksanakan paralel dengan upaya menjaga kegiatan sosial ekonomi tetap berjalan, masyarakat sedapat mungkin tidak terpapar COVID-19 tetapi juga tidak terkapar PHK atau kehilangan pekerjaan,” tuturnya.
Doni yakin kolaborasi pentahelix ini akan membuat Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19 dan mendorong upaya pemulihan ekonomi. [gi/em]
