Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan mekanisme vaksinasi vaksin COVID-19 secara berbayar, yang sebelumnya akan disalurkan oleh Kementerian BUMN lewat PT Kimia Farma (Tbk) dan menuai berbagai penolakan dari kalangan masyarakat.
“Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7).
Dengan begitu, semua pemberian vaksinasi corona tetap dengan mekanisme gratis seperti yang telah berjalan selama ini, kecuali mekanisme vaksin gotong royong. Program yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tetap berjalan di mana para pengusaha membayarkan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh karyawan beserta keluarganya tanpa dipotong gaji.
“Hal yang berkaitan dengan vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya sehingga demikian mekanisme untuk seluruh vaksin baik itu yang gotong royong, maupun yang sekarang mekanisme sedang berjalan digratiskan oleh pemerintah,” tuturnya.
Presiden Larang Semua Menteri/Pimpinan Lembaga Negara ke Luar Negeri, Kecuali Menteri Luar Negeri
Dalam kesempatan yang sama, Presiden, ujar Anung, juga menggarisbawahi perlunya seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Untuk itu dalam masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini, presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari presiden.
“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.
Ia tidak merinci menteri atau pimpinan lembaga negara mana yang disasar presiden dengan pernyataan ini, tetapi saat ini setidaknya ada tiga menteri atau pimpinan lembaga negara yang sedang berada di Amerika Serikat, yaitu Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia.
Di sisi lain, dengan semakin melonjaknya kasus harian positif COVID-19, Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk pro aktif memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri. Dengan sarana infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut diyakini akan bisa meringankan tempat isolasi terpusat yang sudah ada pada saat ini.
“Kalau K/L nya besar atau pemdanya besar maka minimal bisa 300-500 pasien dan untuk itu dibuat secara baik, dipersiapkan dan kemudian nanti pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” pungkasnya. [gi/em]
