Salah satu pimpinan Komisi HAM di Kongres, anggota DPR fraksi Demokrat James McGovern dari negara bagian Massachusetts, mengatakan bahwa ada masalah di beberapa negara yang membatasi hak mendasar masyarakat madani.
“Dari Tiongkok sampai Rusia, dari Bahrain sampai Meksiko, dari Mesir sampai Zimbabwe, dan di puluhan negara lainnya, pemerintahan-pemerintahan mencegah para pembela HAM melakukan tugas penting mereka sebagai pelindung kebebasan mendasar,” paparnya.
Salah seorang saksi pada sidang itu adalah Adotei Akwei, direktur pengelola hubungan pemerintah dari Amnesty Internasional. Ia menuduh Ethiopia melakukan serangan terhadap masyarakat madani.
Akwei mengatakan, “Para anggota komisi, perkembangan baru-baru ini dan yang sedang berlangsung di Ethiopia terkait dengan kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang diterapkan pemerintahan Perdana Menteri Meles Zenawi, yang telah menghancurkan masyarakat madani di Ethiopia.”
Ia juga mengimbau pemerintahan Obama agar memanfaatkan kesempatan dan menanyakan hal itu kepada Perdana Menteri Meles saat kehadirannya di KTT G8 dekat Washington.
Para pembicara lain dalam sidang itu mengecam pemerintahan Obama karena tidak bersikap lebih berani untuk mendukung para aktivis HAM dan para pemimpin serikat buruh di Kolombia, serta LSM-LSM di Mesir.
Ketua Komisi McGovern juga mengecam pemerintahan Obama berkenaan dengan kebijakannya terhadap Bahrain.
“Saya kecewa ketika mengetahui Jumat lalu, pemerintah Obama akan melanjutkan kesepakatan penjualan senjata ke Bahrain, meskipun pelanggaran HAM masih terus berlangsung di negara itu, termasuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh petugas keamanan dan penahanan para pemimpin oposisi serta pembela HAM,” kecamnya.
Michael Posner, Assisten Menteri Luar Negeri Amerika urusan Demokrasi, HAM, dan Buruh, membela kesepakatan penjualan senjata itu, dan mengatakan bahwa Amerika memantau secara seksama situasi HAM di Bahrain.
Beberapa pakar HAM pada sidang itu mengimbau Departemen Luar Negeri Amerika agar menyusun pedoman layanan dan bantuan yang disediakan kedutaan-kedutaan besar Anerika bagi para aktivis HAM yang berada dalam keadaan berbehaya dan sulit, sehingga para pembela HAM itu bisa punya gambaran yang lebih realistik.
“Dari Tiongkok sampai Rusia, dari Bahrain sampai Meksiko, dari Mesir sampai Zimbabwe, dan di puluhan negara lainnya, pemerintahan-pemerintahan mencegah para pembela HAM melakukan tugas penting mereka sebagai pelindung kebebasan mendasar,” paparnya.
Salah seorang saksi pada sidang itu adalah Adotei Akwei, direktur pengelola hubungan pemerintah dari Amnesty Internasional. Ia menuduh Ethiopia melakukan serangan terhadap masyarakat madani.
Akwei mengatakan, “Para anggota komisi, perkembangan baru-baru ini dan yang sedang berlangsung di Ethiopia terkait dengan kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang diterapkan pemerintahan Perdana Menteri Meles Zenawi, yang telah menghancurkan masyarakat madani di Ethiopia.”
Ia juga mengimbau pemerintahan Obama agar memanfaatkan kesempatan dan menanyakan hal itu kepada Perdana Menteri Meles saat kehadirannya di KTT G8 dekat Washington.
Para pembicara lain dalam sidang itu mengecam pemerintahan Obama karena tidak bersikap lebih berani untuk mendukung para aktivis HAM dan para pemimpin serikat buruh di Kolombia, serta LSM-LSM di Mesir.
Ketua Komisi McGovern juga mengecam pemerintahan Obama berkenaan dengan kebijakannya terhadap Bahrain.
“Saya kecewa ketika mengetahui Jumat lalu, pemerintah Obama akan melanjutkan kesepakatan penjualan senjata ke Bahrain, meskipun pelanggaran HAM masih terus berlangsung di negara itu, termasuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh petugas keamanan dan penahanan para pemimpin oposisi serta pembela HAM,” kecamnya.
Michael Posner, Assisten Menteri Luar Negeri Amerika urusan Demokrasi, HAM, dan Buruh, membela kesepakatan penjualan senjata itu, dan mengatakan bahwa Amerika memantau secara seksama situasi HAM di Bahrain.
Beberapa pakar HAM pada sidang itu mengimbau Departemen Luar Negeri Amerika agar menyusun pedoman layanan dan bantuan yang disediakan kedutaan-kedutaan besar Anerika bagi para aktivis HAM yang berada dalam keadaan berbehaya dan sulit, sehingga para pembela HAM itu bisa punya gambaran yang lebih realistik.
