Sepanjang tahun 2010 pemerintah dan DPR terus mendapat sorotan negatif masyarakat karena terlampau sering bepergian ke luar negeri dengan alasan perjalanan dinas. Banyaknya pejabat atau anggota DPR yang dilibatkan dalam setiap perjalanan dinilai merupakan sikap tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang sedang sulit.
Menanggapi hal ini, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah akan melakukan revisi anggaran tahun 2011 untuk lebih hemat. Mengenai jumlah anggaran serta pos kerja yang perlu dihemat, menurut Menko, akan ditentukan setelah berkonsultasi dengan DPR.
“Kita berusaha keras untuk melakukan penghematan terhadap anggaran-anggaran yang kita rasakan bisa kita lakukan penghematan, terutama yang menyangkut perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel-hotel,” ungkap Menko Perekonomian.
Meski menyambut baik janji pemerintah untuk berhemat mulai tahun depan, Hamid Chalid selaku Ketua Badan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) akan tetap kritis menunggu realisasi janji tersebut.
Menurut Hamid Chalid, upaya pemerintah berhemat terutama terkait perjalanan dinas ke luar negeri, belum serius. Ditegaskannya, masih banyak anggaran proyek tahunan pemerintah yang perlu dipangkas.
“Banyak sekali sebetulnya anggaran yang bisa dihemat, terutama integrasi dalam program kerja antar departemen. Itu sebetulnya pemborosan yang luar biasa. Coba perhatikan pekerjaan umum yang berkaitan dengan Telkom, PLN, jalan, saling tumpang tindih, sehingga anggaran terus menerus keluar untuk sesuatu yang sebetulnya mestinya bisa dikerjakan sekaligus,” kata Hamid Chalid.
Persoalan apapun terkait anggaran negara harus mendapat persetujuan DPR. Hamid Chalid menilai, ia pesimis upaya tersebut akan mendapat tanggapan serius dari DPR, karena menurutnya, DPR justru adalah lembaga paling boros.
“Saya sudah kehilangan kepercayaan dengan DPR,” tukas Hamid Chalid.
Hal senada juga disampaikan Dian Kartikasari selaku Deputi Direktur International NGO Forum on Indonesian (Infid). Menghadapi pemerintahan yang korup, menurutnya masyarakat harus lebih kritis mengawasi kinerja pemerintah, terlebih lagi setelah pemerintah berjanji akan berhemat.
“Kita melihat pemerintah memang tidak melakukan pola yang sistemik untuk memperbaiki keadaan itu. Bantuan-bantuan yang judulnya untuk mengatasi korupsi, dikorupsi,” kata Dian.
Ditambahkannya, keterlibatan DPR justru membuat masyarakat semakin pesimis, karena selama ini sikap DPR juga tidak berbeda dengan pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk hal-hal non-prioritas.
