Setelah pertemuan hari Selasa (15/11) di Ankara, Menlu Jerman Frank-Walter Steinmeier mengakui pembicaraan dengan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu tidak mudah. Meski demikian Steinmeier mengaskan dukungan negaranya bagi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa dan mengatakan kemajuan ke arah itu tergantung pada Turki.
Beberapa anggota Uni Eropa menyerukan perundingan keanggotaan dibekukan karena meningkatnya keprihatinan terkait penumpasan setelah kudeta yang gagal di Turki. Sejak itu lebih dari 120 ribu orang telah dipecat dari pekerjaan mereka dan 33 ribu ditangkap termasuk lebih dari 100 wartawan.
Steinmeier mengatakan Jerman sangat prihatin mengenai penumpasan itu tapi menekankan keprihatinan itu seharusnya tidak dipandang sebagai campur tangan dalam peradilan Turki. Cavusoglu mengatakan ia ingin mengirim pesan jelas.
Menurut Cavusoglu, setiap hari seorang menlu Uni Eropa mengatakan, “Mari keluarkan Turki dari perundingan untuk menjadi anggota NATO”. Cavusoglu kemudian mengatakan Turki tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu dan muak dengan apa yang disebutnya pendekatan yang mempermalukan Turki. Ia mengatakan terserah kepada rakyat untuk memutuskan apa yang akan dilakuan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengisyaratkan Turki mungkin akan mengadakan referendum mengenai apakah akan melanjutkan perundingan keanggotaan Uni Eropa.
Cavusoglu menuduh Jerman tidak mau bekerja sama dalam perang Turki melawan kelompok separatis Kurdi, PKK. Ia mengatakan Turki telah menyerahkan lebih dari 4.000 dokumen kepada Jerman terkait kegiatan-kegiatan PKK di Jerman dan hanya mendapat balasan empat kali.
Sebelum kunjungan Steinmeier, Cavusoglu sesumbar telah dua kali menolak telepon Menlu Jerman itu, dengan mengatakan Jerman harus tahu diri. Selagi kedua Menlu bertemu, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menyampaikan pesan yang sama berapi-apinya kepada Uni Eropa dalam pidato di parlemen.
PM Yildirim mengatakan Uni Eropa harus memutuskan apakah memihak Turki atau musuh-musuh Turki, sementara ia menolak seruan-seruan Uni Eropa untuk mereformasi UU anti teror negaranya. Ucapan-ucapan yang makin keras dipandang luas sebagai persiapan konfrontasi terkait masa depan upaya Turki menjadi anggota Uni Eropa dan pendirian Uni Eropa mengenai 'penumpasan politik' yang dilakukan Turki. [my/ds]
