Pihak Gedung Putih mengatakan hari Senin (12/9) bahwa Presiden Barack Obama akan memveto sebuah rancangan undang-undang yang akan memungkinkan keluarga korban serangan 11 September di Amerika untuk minta ganti rugi kepada pemerintah Arab Saudi.
“Ini bukan cara yang efektif ataupun kuat untuk menanggapi aksi-aksi teroris,” kata juru bicara Josh Earnest. Ia mengatakan RUU itu, yang telah menimbulkan keprihatinan besar di antara sekutu-sekutu Amerika di Teluk Persia, belum diserahkan kepada Presiden Obama.
RUU yang bernama Keadilan bagi Para Sponsor Aksi Teroris itu telah disetujui dengan suara bulat hari Jumat lalu, empat bulan setelah rancangan yang sama diloloskan oleh Senat Amerika, dan dua hari sebelum peringatan ke-15 serangan 11 September di Amerika.
Pemerintah Arab Saudi, yang merupakan sekutu Amerika dari mana 15 dari 19 pembajak pesawat terbang berasal, telah berusaha keras untuk mengalahkan RUU itu.
Keprihatinan Obama adalah, jika RUU itu disetujuinya menjadi UU, peraturan itu akan menghilangkan kekebalan diplomatik pejabat negara dari kemungkinan tuntutan kriminal, dan karenanya akan memungkinkan penuntutan pejabat Amerika di banyak negara di seluruh dunia.
“Tidak diragukan lagi kekuatan UU seperti ini; tapi presiden percaya lebih penting melindungi bangsa kita, melindungi anggota-anggota angkatan bersenjata dan diplomat kita,” kata Josh Earnest.
“Kalau RUU itu disahkan menjadi UU, itu hanya akan memperbesar risiko yang akan mereka hadapi,” kata Earnest lagi.
Tapi, melihat mudahnya RUU itu lolos dari kedua badan Kongres Amerika, juga membuka prospek Kongres bisa mengalahkan veto presiden. Jika dua pertiga anggota DPR dan Senat mengalahkan veto presiden itu, ini akan merupakan pertama kalinya Obama dihadapkan pada kekalahan seperti itu.
Keenam negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia, dimana Arab Saudi menjadi anggota terkuat, hari Senin pagi menyampaikan “keprihatinan yang mendalam” atas RUU itu, yang katanya “akan menciptakan preseden yang gawat.” [isa/sp]
