Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto (19/7) menerangkan perpanjangan operasi itu dilakukan berdasarkan instruksi Mabes Polri untuk mengejar sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang kini tersisa 7 orang. Pada awal pelaksanaan operasi Tinombala bulan Januari tahun lalu, kelompok yang diketahui pernah berbaiat kepada ISIS itu berjumlah 41 orang. Jumlah itu kemudian terus berkurang setelah 34 di antaranya tertangkap hidup ataupun tewas dalam serangkaian tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan.
Diakui oleh AKBP Hari Suprapto, meskipun jumlah anggota kelompok teroris MIT sudah jauh berkurang dari jumlah awal 41 orang. Namun, dengan jumlah yang semakin kecil pergerakan kelompok itu di hutan pegunungan Poso semakin sulit terdeteksi dalam luasnya wilayah operasi yang mencapai 2400 kilometer persegi.
“Untuk yang saat ini dengan jumlah tujuh orang ini tentu saja sejumlah DPO ini dengan cakupan yang luas ya ibarat sama dalam satu kolam, ikannya lebih sedikit tentu saja akan lebih sulit dan lebih cermat namun demikian evaluasi yang dilakukan baik setiap hari maupun mingguan kita selalu mengubah teknis maupun taktis sesuai dengan situasi lapangan dan informasi yang kami dapatkan,” ungkap Hari.
Ia mensinyalir ketujuh orang tersangka DPO (Daftar Pencarian Orang) Polisi itu masih mampu bertahan karena juga mendapatkan pasokan bahan makanan dan obat-obatan yang diduga berasal dari kurir pasif ataupun dengan meminta bantuan kepada warga yang berkebun di sepanjang kaki gunung.
Dalam operasi Tinombala aparat tidak hanya fokus pada upaya pencarian ke-tujuh DPO teroris yang tersisa itu, tetapi juga melakukan kegiatan lainnya untuk melakukan penggalangan dan penguatan masyarakat di wilayah pelaksanaan operasi yang meliputi tujuh wilayah kecamatan agar tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham teroris. Aparat juga melakukan kegiatan deradikalisasi bagi anggota masyarakat yang sebelumnya pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan kelompok pimpinan Almarhum Santoso itu.
“Pendekatan-pendekatan termasuk di dalamnya adalah baik yang terindikasi dalam tanda petik dengan melakukan deradikalisasi maupun penggalangan-penggalangan termasuk melakukan pendekatan ke masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan diri maupun keyakinan untuk bisa terus melakukan kewaspadaan dan termasuk di dalamnya adalah untuk tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan kelompok tersebut,” imbuh Hari.
Secara terpisah Udin Odjobolo seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Poso Pesisir menilai operasi Tinombala harus terus digelar hingga seluruh anggota kelompok MIT dapat tertangkap atau menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bila tidak dituntaskan, maka dikhawatirkan aksi-aksi kekerasan dan terorisme yang marak sebelum digelarnya operasi itu suatu saat akan kembali terulang sehingga meneror warga masyarakat di wilayah itu.
“Kan kalau semakin dipersempit semakin tidak bisa bergerak, kemungkinan menyerahkan diri atau tertangkap itu semakin terbuka, tapi kalau dilonggarkan kembali, kita juga sama-sama tahu jangan lagi beri ruang yang memungkinkan kondisi yang lama itu menjadi besar kembali,” harap Udin.
Secara terpisah Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Universitas Tadulako, Muhammad Marzuki menilai perlu ada batasan waktu yang jelas dalam pelaksanaan Operasi Tinombala, seiring dengan semakin berkurangnya jumlah anggota kelompok teroris dan situasi keamanan di daerah pasca konflik itu juga sudah semakin kondusif. Ia menekankan penting untuk mempertimbangkan trauma masyarakat di wilayah operasi serta citra daerah kabupaten Poso Sendiri yang terkesan sebagai tempat yang tidak aman untuk dikunjungi.
“Pengamatanan saya di sana juga ada trauma karena mereka berada dalam kondisi yang serba salah. Ketika mereka ketahuan bahwa mereka dekat dengan aparat maka kemudian mereka bisa menjadi sasaran dari kelompok yang tadi, yang kelompok teroris itu. Tapi kemudian kalau aparat juga mengetahui bahwa mereka pernah berhubungan, mereka juga menjadi sasaran karena dianggap sebagai bagian. Jadi ini menimbulkan ketidak-nyamanan juga,” ujar Marzuki.
Menurut Marzuki, pendekatan pengamanan di Poso dapat dilakukan dengan kegiatan operasional rutin kepolisian maupun kegiatan teritorial TNI tanpa perlu menggunakan berbagai sandi operasi seperti di daerah lainnya di Indonesia.
Operasi Tinombala sendiri merupakan operasi ke 10 dari rangkaian operasi yang digelar di Poso sejak tahun 2013 dalam upaya untuk menangani aksi kekerasan dan terorisme di wilayah itu. Dalam perpanjangan hingga Oktober 2017, operasi itu melibatkan 2600 personel gabungan TNI-POLRI. [yl/lt]
