Partai berkuasa di Sudan Selatan secara resmi mendukung kemerdekaan Sudan Selatan untuk pertamakalinya menjelang referendum yang akan membagi Sudan itu.
Seorang pejabat tinggi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Selatan SPLM, Anne Itto, kepada wartawan mengatakan hari Sabtu bahwa Sudan utara tidak berhasil membuat Sudan sebagai negara kesatuan. Oleh karena itu, partainya menggalakkan apa yang diinginkan rakyat,. Diminta untuk menjelaskan, dia mengatakan, pemisahan.
Komentarnya itu tampaknya bertentangan dengan perjanjian perdamaian tahun 2005 yang menetapkan baik SPLM mau pun Partai Kongres Nasional yang berkuasa di Sudan utara harus berupaya agar terbentuk negara kesatuan Sudan.
Perjanjian Perdamaian Komprehensif mengakhiri perang saudara 21 tahun dan menjanjikan referendum tentang kemerdekaan Sudan selatan.
Ketegangan meningkat menjelang referendum 9 Januari, dimana kedua pihak saling menuduh menempatkan tentara di sepanjang perbatasan kedua wilayah.
