Kalau Sudan Selatan melepaskan diri setelah referendum bulan depan, pemerintah Sudan di Utara akan menjalankan UUD yang sepenuhnya berdasarkan ajaran islam, kata presiden Sudan Omar al-Bashir.
Kalau itu terjadi, kata Bashir hari Minggu, maka tidak akan ada lagi apa yang disebut keragaman etnis atau kebudayaan, karana yang berlaku adalah hukum syariah, dan bahasa Arab akan menjadi bahasa resmi.
Undang-undang dasar sementara Sudan yang diberlakukan sejak tahun 2005 telah menjalankan hukum syariah di Utara, tapi juga mengakui keragaman kebudayaan dan etnis yang terdapat dalam masyarakat Sudan.
Sudan bagian Selatan akan mengadakan referendum tanggal 9 Januari untuk memutuskan apakah akan tetap menjadi bagian Sudan atau menjadi negara terpisah.
Pembantu Presiden al-Bashir hari Kamis mengatakan Sudan hampir bisa dipastikan akan terpecah dua. Itu adalah pertama kalinya seorang pejabat tinggi Sudan mengatakan bahwa Sudan Selatan kemungkinan besar akan memisahkan diri.
Referendum yang akan diadakan itu adalah bagian dari perjanjian damai menyeluruh yang dicapai tahun 2005 yang mengakhiri perang saudara selama 21 tahun.
