Dewan Keamanan PBB bersama para pemimpin agama dan diplomat di Sudan Selatan mengimbau pemerintah Juba untuk mengizinkan penambahan pasukan penjaga perdamaian di negara yang dilanda perang tersebut.
Imbauan PBB hari Sabtu itu datang setelah kunjungan para duta besar dari 15-anggota Dewan Keamanan dan bertemu dengan para pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Salva Kiir untuk mengizinkan penambahan 4 ribu tentara penjaga perdamaian lokal yang telah disetujui oleh Dewan Keamanan bulan lalu.
Dewan menyetujui pasukan baru dari tentara Afrika untuk menambah kira-kira 17 ribu pasukan penjaga perdamaian PBB yang sudah dikerahkan untuk menegakkan peraturan di negara terbaru Afrika itu.
Pemerintahan Kiir sejauh ini telah menolak setiap pengerahan pihak internasional lebih lanjut, katanya itu akan melanggar kedaulatan negara.
Utusan-utusan PBB juga mengunjungi sebuah kamp PBB yang dikenal sebagai kawasaan Perlindungan Sipil (POC), dimana puluhan ribu warga sipil telah menghuni kamp itu selama hampir tiga tahun akibat pertempuran antara pasukan yang setia kepada pemerintah dan pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintah.
Setelah itu, Duta Besar AS - Samantha Power menyebut kunjungan Dewan Keamanan tersebut "sangat penting, karena ini adalah kesempatan kita untuk melihat konsekuensi kemanusiaan dari kegagalan para pemimpin politik untuk menciptakan kembali perdamaian di negara mereka."
Samantha Power mengatakan para anggota Dewan mendengar dari perempuan yang menceritakan"maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan" apabila mereka keluar dari wilayah Juba POC untuk mencari kayu bakar atau kebutuhan keluarga lainnya.
Ia juga mengatakan anggota Dewan mendengar "permohonan iba" para pengungsi untuk secepatnya mengerahkan pasukan perlindungan yang baru dibentuk, dan mengatakan para anggota Dewan berulang kali mendengar orang-orang yang terperangkap di perkemahan kumuh itu terlalu takut untuk keluar.
Belum ada komentar dari pemerintah Kiir atas kunjungan PBB ini. [zb]
