Media pemerintah Birma hari Rabu menyatakan pemerintah militer secara resmi bubar dan kekuasaan dialihkan kepada apa yang mereka sebut pemerintah pimpinan sipil. Mantan Perdana Menteri Thein Sein dilantik sebagai presiden beserta sebuah pemerintah baru yang terpilih setelah pemilu kontroversial bulan November.
Tetapi pengalihan kekuasaan bersejarah itu diwarnai kekhawatiran bahwa kekuasaan militer akan berlanjut lewat pihak-pihak yang setia kepada militer.
Pemimpin gerakan demokrasi Aung San Suu Kyi dilarang turut dalam pemilu dan Liga Nasional Bagi Demokrasi (NLD) miliknya, yang merupakan oposisi utama, dibubarkan sebagai partai politik karena memboikot pemilu.
Nyan Win adalah jurubicara NLD. Katanya, mereka menerima fakta bahwa ada pemerintahan baru dan mereka terbuka untuk dialog, tetapi juga akan tetap mengamati secara seksama tanda-tanda adanya kontrol oleh militer.
“Kami akan bersikap menunggu dan melihat mengenai hal ini. Kami selalu khawatir mengenai kontrol militer dalam pemerintahan. Kami tidak tahu pasti, kami akan tunggu dan lihat,” ujar Nyan Win.
Pemerintah militer menyebut pemilu itu sebagai gerakan menuju demokrasi, tetapi secara umum dikecam sebagai sandiwara.
UUD yang dirancang militer memastikan bahwa seperempat dari kursi parlemen dikuasai militer, dan partai yang didukung militer menang besar ditengah sejumlah tuduhan adanya kecurangan dan intimidasi terhadap pemilih.
Banyak pejabat militer mengundurkan diri untuk bisa bersaing dalam pemilu, termasuk presiden yang baru yang juga mantan jendral, dan para pejabat ini dilihat sebagai loyalis militer. Sejumlah partai demokrasi yang lebih kecil mendapat beberapa kursi.
Peran Jendral senior Than Shwe dalam pemerintah yang baru masih belum jelas dan para analis memperkirakan ia akan menjalankan kekuasaan dari belakang layar.
Pemerintah militer, yang dikenal sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, berkuasa di Birma sejak tahun 1988 tetapi negara miskin itu telah berada dibawah kekuasaan militer selama setengah abad.
NLD menang dalam pemilu terakhir Birma pada tahun 1990 tetapi pihak militer mengacuhkan hasilnya dan Aung San Suu Kyi berada dalam tahanan dalam hampir dua dekade terakhir.
