Pengadilan Tinggi di India Selatan untuk sementara waktu menghalangi larangan pemerintah mengenai penjualan sapi untuk disembelih yang diberlakukan pekan lalu.
Pengadilan Tinggi Madras di Negara bagian Tamil Nadu memberi waktu empat pekan kepada pemerintah federal dan negara-bagian untuk menanggapi seruan banding terhadap undang-undang baru itu, berdasarkan alasan bahwa setiap orang punya hak untuk memilih makanannya.
Pekan lalu, pemerintah Nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi mengesahkan undang-undang yang mengharuskan para penjual dan pembeli ternak untuk berjanji secara tertulis bahwa hewan-hewan, yang dianggap suci oleh umat Hindu itu, tidak akan disembelih untuk makanan.
Penyembelihan sapi dilarang di sebagian besar negara- bagian India, tetapi daging sapi biasa dimakan di sejumlah negara-bagian di bagian Selatan dan di Timur-laut.
Orang-orang muda di negara-negara bagian Tamil Nadu dan Kerala menyelenggarakan “pesta daging sapi” dalam beberapa hari ini, dengan memasak dan makan daging itu sebagai protes atas larangan tadi.
Sejumlah pemerintah negara-bagian telah mengecam larangan tersebut berdasarkan pertimbangan ekonomi, dengan menyatakan bahwa ratusan ribu eksportir daging dan kulit sapi akan kehilangan pekerjaan.
Kelompok-kelompok Hindu Radikal telah menyerukan kepada Modi agar meresmikan larangan penyembelihan sapi di seluruh India sejak dia mulai berkuasa tahun 2014.
Paling sedikit 12 orang, kebanyakan Muslim, telah dibunuh oleh kelompok-kelompok serupa itu karena tuduhan bahwa mereka makan dan menyelundupkan daging sapi. [sp/ii]