JAKARTA —
Menjelang pemilihan umum 2014, media sosial dijadikan ajang berkampanye, seringkali untuk menjatuhkan pihak lain.
Pengamat dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengingatkan pengguna media sosial untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang diungkapkan. Semakin dekat waktu pemilu dilaksanakan, ujarnya, kampanye calon anggota legislatif, calon presiden dan partai politik semakin memanas, ujarnya, dan banyak pihak tidak segan-segan saling menjatuhkan pihak-pihak lain.
Menurut Yunarto, seharusnya setiap pengguna media sosial, terutama para politisi menggunakannya dengan baik, dengan cara-cara santun dan tidak hanya memunculkan pencitraan.
“Yang lebih disayangkan adalah bagaimana sosial media ini lebih banyak digunakan dalam konteks bukan untuk membangun citra diri secara positif, (tapi) akhirnya digunakan untuk menjatuhkan lawan,” ujarnya pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/2).
“Bagaimana seharusnya setiap akun bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diinformasikan, karena demokrasi ini bukan berbicara bagaiman sebebas-bebasnya siapapun bisa mengeluarkan informasi.”
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, selama ia menjadi anggota DPR dan kembali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2014, media sosial menurutnya sangat efektif untuk menyampaikan berbagai hal.
Ia memberi contoh, tidak mudah mensosialisasikan Rancangan Undang- Undang atau RUU Pedesaan karena kalangan menegah atas merasa tidak berkepentingan dengan RUU tersebut.
Di sisi lain, ia sadar tidak banyak masyarakat desa menggunakan media sosial sehingga sulit mendapat informasi terbaru terkait RUU Pedesaan yang menurutnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat daerah.
Namun ia tetap memperjuangkan RUU tersebut melalui media sosial dengan cara terus berusaha membentuk opini kepada kalangan menengah atas bahwa RUU Pedesaan harus diperjuangkan, agar berbagai persoalan yang dialami masyarakat daerah dapat diselesaikan melalui payung hukum yang jelas dan sudah disahkan agar seluruh kalangan dapat memahami bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak sama.
“Bagi saya twitter itu sebuah kekuatan, sekaligus kalau dalam politik juga kekuatan membuka koalisi yang luas. Nah, cara kerja seperti ini yang sayangnya tidak semua pengguna akun twitter, apalagi yang pengikutnya banyak mengoptimalkannya,” ujarnya.
“Saya menggunakan metode kerja seperti itu, dari semua isu yang populer di tingkat grassroot tapi tidak populer dikelas menengah. Kelas menengah ini menjadi pembentuk opini. Kita munculkan (sebuah isu), (oleh) kelas menengah naik lagi, menyebar. Ini adalah cara aktivis seharusnya memperlakukan media sosial, sebagai social transformer.”
Pada kesempatan sama, Direktur Politicawave Yose Rizal berpendapat, fungsi media sosial adalah untuk berinteraksi, sehingga jika digunakan oleh para calon presiden dan calon anggota legislatif seharusnya untuk berkomunikasi mengenai program yang akan dijalankan jika menjabat.
Ia juga menilai belum banyak calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilu 2014 memanfaatkan media sosial karena mayoritas usia para caleg diatas usia produktif.
“Sekarang ini caleg ada 6000, kalau mereka nggak ngomong yah siapa yang tahu. Yang sering salah kaprah adalah media sosial diharapkan jadi satu tongkat sakti yang bisa dipakai buat getok semua orang,” ujarnya.
Yose mengatakan politisi harus mencermati segmen yang ditargetkan dan menggunakan cara yang sesuai dengan segmen tersebut.
“Pengguna media sosial ini mayoritas di bawah 35 tahun. Politisi juga harus mencermati ini, mereka harus tahu kalau mau ngomong ke segmen A pakai media A, mau ngomong segmen B mereka pakai media B. Untuk berinteraksi (di media sosial) tidak bisa hanya bernarasi terus-terusan,” ujarnya.
“Problemnya adalah para politisi kita terbiasa menggunakan media TV, koran, spanduk, radio dan lain-lain yang monolog, nggak perlu nunggu orang respon. Media sosial itu adalah media dua arah, bisa berinteraksi. Jadi pemimpin yang baik bisa memanfaatkan ini selain buat berinteraksi, berkomunikasi juga mendengarkan.”
Pengamat dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengingatkan pengguna media sosial untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang diungkapkan. Semakin dekat waktu pemilu dilaksanakan, ujarnya, kampanye calon anggota legislatif, calon presiden dan partai politik semakin memanas, ujarnya, dan banyak pihak tidak segan-segan saling menjatuhkan pihak-pihak lain.
Menurut Yunarto, seharusnya setiap pengguna media sosial, terutama para politisi menggunakannya dengan baik, dengan cara-cara santun dan tidak hanya memunculkan pencitraan.
“Yang lebih disayangkan adalah bagaimana sosial media ini lebih banyak digunakan dalam konteks bukan untuk membangun citra diri secara positif, (tapi) akhirnya digunakan untuk menjatuhkan lawan,” ujarnya pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/2).
“Bagaimana seharusnya setiap akun bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diinformasikan, karena demokrasi ini bukan berbicara bagaiman sebebas-bebasnya siapapun bisa mengeluarkan informasi.”
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, selama ia menjadi anggota DPR dan kembali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2014, media sosial menurutnya sangat efektif untuk menyampaikan berbagai hal.
Ia memberi contoh, tidak mudah mensosialisasikan Rancangan Undang- Undang atau RUU Pedesaan karena kalangan menegah atas merasa tidak berkepentingan dengan RUU tersebut.
Di sisi lain, ia sadar tidak banyak masyarakat desa menggunakan media sosial sehingga sulit mendapat informasi terbaru terkait RUU Pedesaan yang menurutnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat daerah.
Namun ia tetap memperjuangkan RUU tersebut melalui media sosial dengan cara terus berusaha membentuk opini kepada kalangan menengah atas bahwa RUU Pedesaan harus diperjuangkan, agar berbagai persoalan yang dialami masyarakat daerah dapat diselesaikan melalui payung hukum yang jelas dan sudah disahkan agar seluruh kalangan dapat memahami bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak sama.
“Bagi saya twitter itu sebuah kekuatan, sekaligus kalau dalam politik juga kekuatan membuka koalisi yang luas. Nah, cara kerja seperti ini yang sayangnya tidak semua pengguna akun twitter, apalagi yang pengikutnya banyak mengoptimalkannya,” ujarnya.
“Saya menggunakan metode kerja seperti itu, dari semua isu yang populer di tingkat grassroot tapi tidak populer dikelas menengah. Kelas menengah ini menjadi pembentuk opini. Kita munculkan (sebuah isu), (oleh) kelas menengah naik lagi, menyebar. Ini adalah cara aktivis seharusnya memperlakukan media sosial, sebagai social transformer.”
Pada kesempatan sama, Direktur Politicawave Yose Rizal berpendapat, fungsi media sosial adalah untuk berinteraksi, sehingga jika digunakan oleh para calon presiden dan calon anggota legislatif seharusnya untuk berkomunikasi mengenai program yang akan dijalankan jika menjabat.
Ia juga menilai belum banyak calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilu 2014 memanfaatkan media sosial karena mayoritas usia para caleg diatas usia produktif.
“Sekarang ini caleg ada 6000, kalau mereka nggak ngomong yah siapa yang tahu. Yang sering salah kaprah adalah media sosial diharapkan jadi satu tongkat sakti yang bisa dipakai buat getok semua orang,” ujarnya.
Yose mengatakan politisi harus mencermati segmen yang ditargetkan dan menggunakan cara yang sesuai dengan segmen tersebut.
“Pengguna media sosial ini mayoritas di bawah 35 tahun. Politisi juga harus mencermati ini, mereka harus tahu kalau mau ngomong ke segmen A pakai media A, mau ngomong segmen B mereka pakai media B. Untuk berinteraksi (di media sosial) tidak bisa hanya bernarasi terus-terusan,” ujarnya.
“Problemnya adalah para politisi kita terbiasa menggunakan media TV, koran, spanduk, radio dan lain-lain yang monolog, nggak perlu nunggu orang respon. Media sosial itu adalah media dua arah, bisa berinteraksi. Jadi pemimpin yang baik bisa memanfaatkan ini selain buat berinteraksi, berkomunikasi juga mendengarkan.”
