Inggris menyatakan mencapai kesepakatan dengan Komisi Eropa dalam pembicaraan semalam mengenai rancangan naskah deklarasi politik yang menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara “lancar dan tertib.”
Perdana Menteri Theresa May mengatakan kepada wartawan di depan kediaman resminya di Downing Street nomor 10, bahwa ia telah memberi pengarahan kepada kabinetnya mengenai kesepakatan itu dan akan mengeluarkan pernyataan kepada Majelis Rendah pada hari Kamis, di mana ketika itu rincian-rinciannya akan disampaikan.
May mengatakan bahwa kesepakatan itu memenuhi kehendak rakyat Inggris sebagaimana yang dinyatakan dalam referendum Brexit pada Juni 2016. “Ini mengembalikan kontrol atas perbatasan kita, uang kita dan undang-undang kita, dan ini berlangsung demikian dengan melindungi lapangan kerja kita, keamanan kita dan melindungi keutuhan Kerajaan Inggris.”
Pembicaraan semalam itu menyusul pertemuan hari Selasa antara May dan Jean-Claude Juncker, presiden Dewan Eropa. May mengatakan mereka berdua menginstruksikan tim perunding mereka agar bekerja sepanjang malam apabila perlu untuk mencapai suatu kesepakatan.
Kesepakatan itu masih harus disetujui oleh pemimpin masing-masing negara anggota Uni Eropa pada pertemuan khusus Dewan Eropa pada hari Minggu. May juga menghadapi tantangan dalam upayanya mencapai kesepakatan Brexit melalui parlemennya sendiri, di mana banyak anggota
yang merasa kesepakatan itu kurang memadai untuk memutuskan hubungan dengan Uni Eropa.
Masalah pelik pada saat-saat terakhir muncul pekan ini sewaktu pemerintah Spanyol mengancam akan memveto kesepakatan apapun, apabila Spanyol tidak mendapat jaminan mengenai perundingan di masa depan mengenai Gibraltar, sebuah pos terdepan Inggris yang dianggap Spanyol sebagai teritorinya.
Dalam pernyataan kepada wartawan, May mengatakan ia pada Rabu malam telah berbicara dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan “yakin bahwa pada hari Minggu mereka akan dapat menyepakati suatu perjanjian yang berlaku bagi seluruh keluarga Kerajaan Inggris, termasuk Gibraltar.”
Beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya berkeberatan atas rancangan kesepakatan terdahulu yang mereka yakini memberi Inggris daya saing lebih besar dengan tidak terikat secara erat dengan regulasi, hak-hak pekerja dan standar lingkungan hidup Uni Eropa, yang berpotensi menurunkan biaya produksi barang-barang buatan Inggris. [uh]
