Presiden Taiwan Lai Ching-te, Selasa (30/7), menyatakan bahwa "ancaman dari China terhadap negara mana pun adalah ancaman bagi dunia," dan menekankan kepada anggota parlemen dari lebih dari 20 negara bahwa demokrasi global harus bersatu melawan "ekspansi otoriter."
China dalam beberapa tahun terakhir terus memberikan tekanan militer dan politik terhadap Taiwan yang demokratis, yang diklaim oleh Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.
Meski Taipei secara resmi hanya memiliki sekitar belasan sekutu diplomatik, tetapi Taiwan terus menjalin kemitraan dengan negara-negara demokrasi di seluruh dunia, terutama dengan Amerika Serikat (AS) sebagai pemasok senjata terbesarnya. Sementara itu, Beijing terus menekankan bahwa penyatuan adalah "keharusan."
Pada Selasa (30/7), Lai menghadiri pertemuan puncak Aliansi Antar-Parlemen tentang China (IPAC), sebuah kelompok yang terdiri dari anggota parlemen dari negara-negara seperti Uruguay, Kanada, Jepang, dan Inggris. Mereka prihatin dengan cara negara-negara demokrasi berinteraksi dengan Beijing.
Lai mengapresiasi kehadiran 49 anggota parlemen dari 23 negara serta Parlemen Eropa di Taipei itu, dan menyatakan bahwa delegasi tersebut menunjukkan "pentingnya dan dukungan" yang diberikan berbagai negara kepada Taiwan.
"Mereka mengirim pesan penting kepada mitra demokrasi di seluruh dunia: demokrasi membutuhkan persatuan dan perlindungan," katanya.
"Saya ingin menekankan bahwa ancaman China terhadap negara mana pun adalah ancaman bagi seluruh dunia. Taiwan akan melakukan segala upaya untuk bekerja sama dengan mitra demokrasi dalam memperkuat payung demokrasi dan melindungi negara-negara demokrasi dari ancaman ekspansi otoriter," tukasnya.
Lai, yang mulai menjabat pada 20 Mei, dianggap oleh China sebagai "separatis berbahaya" karena komitmennya yang kuat terhadap kedaulatan Taiwan.
Tiga hari setelah pelantikannya, China menggelar latihan perang, mengepung pulau itu dengan jet tempur dan kapal angkatan laut sebagai "hukuman" atas pidato pelantikan Lai yang menurut Beijing merupakan”pengakuan kemerdekaan Taiwan."
Lai menegaskan kembali pada Selasa (30/7) bahwa Taiwan harus "bersiap untuk perang untuk menghindari perang, dan mencapai perdamaian melalui kekuatan".
"Kami juga siap untuk menggelar dialog daripada melakukan konfrontasi dengan China, serta melakukan pertukaran alih-alih penahanan berdasarkan prinsip saling menghormati dan bermartabat, guna mengurangi konflik dan mencapai perdamaian serta stabilitas," ujarnya.
Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian meminta para anggota parlemen IPAC untuk "mengenyahkan prasangka ideologis mereka dan berhenti menggunakan masalah Taiwan untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri China."
Ia juga mengecam upaya "rezim Lai Ching-te untuk 'mencapai kemerdekaan' dengan menggunakan kekerasan" sebagai "sia-sia."
"Anda tidak akan pernah dapat menahan arus sejarah besar dari penyatuan China yang tak terhindarkan dan tak terelakkan," kata Lin. [ah/ft]
Forum