Senat Amerika mensahkan RUU anggaran pertahanan sebesar 662 milyar dolar, yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang diusulkan Presiden Obama dan lebih sedikit daripada yang diberikan Kongres tahun sebelumnya. Ini mencerminkan terbatasnya anggaran dalam masa ekonomi yang lesu.
Namun, bukan jumlah anggaran yang mendorong perdebatan panas berhari-hari di ruang Senat, tetapi sebuah pasal dalam RUU itu yang mengharuskan militer menahan seorang tersangka teroris yang dicurigai menjadi anggota al-Qaida atau afiliasinya dan terlibat dalam persekokonglan atau melancarkan serangan terhadap Amerika.
Perubahan menit terakhir pada pasal itu mengecualikan warga Amerika dari pemberlakuan pasal itu dan memungkinkan presiden menggunakan kewenangannya dalam menerapkan pasal itu dengan alasan keamanan nasional dan juga memungkinkan presiden menahan seorang tersangka teroris dalam tahanan sipil, bukan tahanan militer. Tetapi, RUU itu akan menolak hak para tersangka teroris, termasuk warga Amerika untuk diadili dan mereka bisa ditahan tanpa batas waktu.
Menanggapi pemungutan suara di Senat itu, seorang petinggi pemerintahan Obama sekali lagi mengatakan bahwa semua RUU yang menantang atau membatasi kewenangan presiden untuk memperoleh data mengenai intelijen, melumpuhkan teroris-teroris yang berbahaya, dan melindungi negara akan mendorong para penasehat senior presiden merekomendasikan veto.
Satu penantang utama Presiden Obama mengenai masalah para tahanan adalah Ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat dari Fraksi Demokrat, Carl Levin dari Negara bagian Michigan. Levin menyebut keputusan Mahkamah Agung tahun 2004 yang mengatakan warga Amerika bisa diperlakukan sebagai musuh.
“Al-Qaida memerangi kita. Mereka berperang di tanah air kita. Ini bukan sekedar perang di negara lain. Mereka memerangi kita di sini pada tanggal 11 September. Mereka berperang dengan kita. Mahkamah Agung mengatakan, dan saya akan mengutip kata-kata itu, ‘Tidak ada larangan di negara ini untuk menahan warganya sendiri sebagai musuh,” ujarnya.
Senator Lindsey Graham dari Fraksi Republik setuju dengan pernyataan itu. Tetapi, sebagian anggota Kongres tidak setuju, seperti Senator Dick Durbin dari Fraksi Demokrat, yang membela pengadilan sipil Amerika dalam menghadapi tersangka teroris.
Kelompok-kelompok hak sipil mengatakan RUU itu mengancam kebebasan karena memperluas kewenangan presiden untuk memerintahkan militer memenjarakan para tersangka tanpa tuduhan atau penyidangan.
Pemerintahan Obama mengatakan militer, para penegak hukum, dan agen-agen intelijen perlu keluwesan untuk bertindak atas dasar kasus demi kasus dalam menangani para tersangka teroris.
