Taliban mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden, Selasa (16/2) untuk tetap berpegang pada perjanjian perdamaian penarikan pasukan tahun 2020, yang dipandang sebagai "cara paling efektif mengakhiri" perang di Afghanistan.
Kepala perdamaian kelompok pemberontak, Mullah Abdullah Ghani Baradar, menyampaikan "surat terbuka" kepada publik meminta warga AS untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Amerika mematuhi penerapan ketentuan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak di ibukota Qatar, Doha pada 29 Februari tahun lalu.
Surat itu menggarisbawahi "efektivitas dan keberhasilan" dari proses perdamaian yang sedang berlangsung yang berakar dari kesepakatan tersebut. Baradar membela kesepakatan tersebut sekaligus menilai hal itu "secara signifikan mengurangi" sejumlah operasi medan perang para pemberontak dan melancarkan pembicaraan damai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Afghanistan.
"Sekarang setahun telah berlalu sejak penandatanganan perjanjian Doha, kami mendesak pihak Amerika untuk tetap berkomitmen dalam implementasi penuh perjanjian ini," tulis Baradar, yang mengepalai kantor politik Taliban di ibu kota Qatar itu.
Pakta tersebut, yang ditandatangani Baradar dengan perwakilan mantan Presiden AS Donald Trump, mengharuskan semua pasukan AS dan NATO serta individu lain yang berkaitan dengan perang, untuk meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021.
Pemerintahan Biden saat ini sedang dalam proses meninjau apakah Taliban memenuhi sejumlah komitmennya sebelum memutuskan penarikan dari Afghanistan 2.500 tentara AS yang masih berada di negara itu dan mengakhiri perang terpanjang dalam sejarah AS. [mg/lt]
