Facebook Inc telah menyampaikan kepada komite parlemen Inggris bahwa investigasi lebih lanjut tidak menemukan bukti baru bahwa Rusia menggunakan media sosial untuk mencampuri referendum bulan Juni 2016 di mana Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa.
Direktur kebijakan Facebook Inggris, Simon Milner, dalam sebuah surat hari Rabu mengatakan pada Komite Majelis Rendah yang membidangi Media Digital, Budaya, dan Olahraga bahwa penyelidikan terakhir yang dilakukan oleh perusahaan pada pertengahan bulan Januari untuk mencoba “mengidentifikasi gugus aktivitas yang dikoordinasi Rusia seputar referendum Brexit yang sebelumnya belum teridentifikasi” tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna.
Dengan menggunakan metodologi yang sama yang digunakan Facebook untuk mengidentifikasi aktivitas media sosial terkait Pemilu AS yang dilakukan oleh badan propaganda Rusia yang disebut Internet Research Agency, Milner mengatakan jaringan sosial tersebut telah mengkaji baik akun Facebook dan “aktivitas dari ribuan pengiklan dalam periode kampanye” yang mengarah pada referendum yang diselenggarakan pada 23 Juni 2016 itu.
Ia mengatakan mereka “tidak menemukan adanya akun lain yang dikoordinir Rusia atau halaman-halaman yang menyelenggarakan iklan di Inggris terkait Referendum Uni Eropa dalam periode bersangkutan, diluar aktivitas minimal yang sebelumnya telah diungkap.”
Pada sebuah sidang dengan terkait aktivitas politik di media sosial yang diselenggarakan oleh komite parlemen di Washington awal Februari, Milner telah menjanjikan panel akan mengungkapkan lebih banyak hasil terkait hasil penyelidikan terakhir sebelum akhir Februari.
Pada sidang dengar yang sama, Juniper Downs, kepala kebijakan publik global YouTube mengatakan perusahaannya telah “melakukan investigasi seksama seputar referendum Brexit dan tidak menemukan adanya campur tangan pihak Rusia.”
Dalam suratnya kepada komite, Milner mengakui hasil minimal kajian perusahaan tersebut terhadap campur tangan Rusia seputar Brexit sangat kontras dengan hasil penyelidikan Facebook terkait dugaan campur tangan Rusia dalam politik AS. Hasil penyelidikan perusahaan di AS, ujar Milner, “sepakat dengan dakwaan baru-baru ini” yang dinyatakan oleh penuntut khusus Departemen Kehakiman, Robert Mueller, terkait individu dan badan-badan Rusia.
Sebagai kelanjutan dari sidang dengar di Washington, ketua komite, Damian Collins MP mengatakan komite yang diketuainya berharap untuk menyelesaikan laporan terkait penyelidikan yang dilakukan berkenaan dengan penggunaan Media Sosial dan Berita Palsu pada akhir Maret dan laporan tersebut mungkin akan menyertakan rekomendasi untuk undang-undang Inggris yang baru atau peraturan mengenai konten media sosial.
Undang-undang ini termasuk di antaranya untuk mengklarifikasi kewajiban legal perusahaan untuk materi yang mereka distribusikan dan kewajiban mereka untuk mengangkat masalah-masalah sosial yang dapat ditimbulkan oleh konten yang didistribusikan perusahaan, ujarnya. [ww]
