Seorang pejabat senior penjaga perdamaian PBB telah mendesak Kosovo dan Serbia untuk menunjukkan komitmen mereka atas resolusi perdamaian setelah sengketa terbaru tentang pengawasan dua penyeberangan perbatasan.
Asisten Sekjen PBB Untuk Operasi Penjaga Perdamaian Edmond Mulet hari Jumat mengatakan, Dewan Keamanan PBB berkesempatan untuk mengirim “pesan yang jelas” bahwa Pristina dan Belgrade harus “bertanggungjawab” mencegah terulangnya kekerasan di Kosovo Utara, dan pada masa depan.
Edmond Mulet memberi penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan PBB hari Kamis, tentang perkembangan ketegangan di Kosovo Utara.
Kosovo telah mengumumkan rencana untuk mengirim pejabat bea cukai dan pasukan keamanan hari Jumat, untuk mengambil alih dua penyebrangan perbatasan dengan Serbia yang bermasalah. Kedua penyebrangan itu telah berada dalam pengawasan NATO sejak aksi kekerasan antara etnis Serbia dan Albania meledak disana pada bulan Juli, dan menyebabkan satu orang tewas.
Edmond Mulet mengatakan misi PBB di Kosovo “telah mendekati seluruh pihak secara pro-aktif” guna memfasilitasi komunikasi dan mencegah penggunaan kekerasan, baik atas warga di Belgrade dan Pristina maupun terhadap para pemimpin Serbia-Kosovo.
Serbia dan Rusia telah meminta Dewan Keaman PBB bertemu untuk membantu mencegah pihak berwenang etnis Albania di Kosovo menggunakan kekerasan di Kosovo Utara, yang dihuni oleh etnis Serbia yang menolak pemerintahan di Pristina.
Di Belgrade, Presiden Serbia Boris Tadic mendesak masyarakat internasional mencegah upaya apapun dalam menyelesaikan masalah Kosovo tanpa dialog dan kompromi. Ia mengatakan langkah unilateral di Kosovo berbahaya bagi seluruh dunia.