Setelah dibahas tiga dekade tanpa realisasi, Jakarta akan mulai membangun sistem metro atau kereta bawah tanah tahun ini.
JAKARTA —
Jakarta akan segera memulai konstruksi sistem metro atau kereta bawah tanah untuk mengatasi kemacetan, 26 tahun sejak ide itu pertama kali dikemukakan, menurut pihak berwenang Senin (21/1).
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pemerintah pusat akhirnya sepakat minggu lalu untuk membagi biayanya, dengan 49 persen dibayar oleh pemerintah pusat.
Pemda DKI awalnya ingin membayar 42 persen biaya namun akhirnya setuju menanggung 51 persen, ujar Eko Hariyadi, juru bicara pemda.
Eko mengatakan konstruksi akan mulai tahun ini, menunggu pengumuman pemenang tender.
Dua konsorsium perusahaan konstruksi Jepang dan Indonesia, Obayashi-Shimizu-Wijaya Karya dan Sumitomo-Hutama Karya, berkompetisi untuk pekerjaan tersebut.
Lembaga pembangunan Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), telah setuju untuk memberikan pinjaman lunak untuk tahap pertama proyek yang telah dinantikan sejak lama tersebut, yang akan menghabiskan biaya Rp 15,7 triliun dan diharapkan selesai pada akhir 2016, ujar Sutanto Soehodho, wakil gubernur untuk bidang transportasi dan makroekonomi.
Sistem kereta bawah tanah ini telah dibahas selama tiga dekade lamanya. Infrastruktur yang buruk merupakan salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut para ahli. Ditambah lagi, infrastruktur terkena banjir minggu lalu.
Seribu kendaraan baru ada di jalanan ibukota setiap hari dan macet total akan terjadi tahun depan kecuali masalah-masalah lalu lintas diatasi segera, menurut studi dari lembaga swasta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Ketua MTI Danang Parikesit mengatakan metro saja tidak akan menyelesaikan masalah lalu lintas di Jakarta.
“Proyek-proyek lain harus dilakukan untuk mengatasi sistem transportasi,” ujarnya.
Jakarta merupakan kota besar terakhir di Asia yang tidak memiliki metro. Manila meluncurkannya pada 1984, Singapura pada 1987 dan Bangkok pada 2004. (AFP)
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pemerintah pusat akhirnya sepakat minggu lalu untuk membagi biayanya, dengan 49 persen dibayar oleh pemerintah pusat.
Pemda DKI awalnya ingin membayar 42 persen biaya namun akhirnya setuju menanggung 51 persen, ujar Eko Hariyadi, juru bicara pemda.
Eko mengatakan konstruksi akan mulai tahun ini, menunggu pengumuman pemenang tender.
Dua konsorsium perusahaan konstruksi Jepang dan Indonesia, Obayashi-Shimizu-Wijaya Karya dan Sumitomo-Hutama Karya, berkompetisi untuk pekerjaan tersebut.
Lembaga pembangunan Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), telah setuju untuk memberikan pinjaman lunak untuk tahap pertama proyek yang telah dinantikan sejak lama tersebut, yang akan menghabiskan biaya Rp 15,7 triliun dan diharapkan selesai pada akhir 2016, ujar Sutanto Soehodho, wakil gubernur untuk bidang transportasi dan makroekonomi.
Sistem kereta bawah tanah ini telah dibahas selama tiga dekade lamanya. Infrastruktur yang buruk merupakan salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut para ahli. Ditambah lagi, infrastruktur terkena banjir minggu lalu.
Seribu kendaraan baru ada di jalanan ibukota setiap hari dan macet total akan terjadi tahun depan kecuali masalah-masalah lalu lintas diatasi segera, menurut studi dari lembaga swasta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Ketua MTI Danang Parikesit mengatakan metro saja tidak akan menyelesaikan masalah lalu lintas di Jakarta.
“Proyek-proyek lain harus dilakukan untuk mengatasi sistem transportasi,” ujarnya.
Jakarta merupakan kota besar terakhir di Asia yang tidak memiliki metro. Manila meluncurkannya pada 1984, Singapura pada 1987 dan Bangkok pada 2004. (AFP)