Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tetap melarang kebangkitan Partai Komunis Indonesia serta penyebaran ideologi komunis. Usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Minggu (1/10) Presiden Jokowi mengatakan negara sudah mengatur pelarangan ideologi komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tahun 1966.
“Posisi pemerintah sangat jelas. Pegang teguh TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Artinya apa ? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas karena di TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 jelas bahwa PKI dilarang. Jelas sekali,” tegasnya.
Selain ideologi komunis, pemerintah lanjut Jokowi juga mengajak semua kalangan bersatu dan tidak memberi ruang kepada ideologi selain Pancasila. Presiden mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk memegang teguh Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan.
"Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi. Yang kedua, pegang teguh Pancasila. Jaga persatuan kesatuan. Jangan beri ruang kepada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila,’’ tambah Jokowi.
Lebih lanjut Presiden Jokowi di hari kesaktian Pancasila ini, mengajak seluruh aparatur Pemerintah khususnya TNI dan Pori bersinergi untuk membangun bangsa dan membuat masyarakat tenang.
“Saya perintahkan kepada TNI, Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tenteram dan bersatu padu menghadapi persaingan kompetisi global,” imbuhnya.
Your browser doesn’t support HTML5
Jokowi Tegaskan Tetap Larang Ideologi Komunis dan Selain Pancasila
Jokowi Nobar Film G30S
Masih terkait hari kesaktian Pancasila, Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menghadiri acara nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Jumat (29/9) malam. Keduanya menonton film berdurasi 271 menit itu bersama ribuan orang yang memadati lapangan tenis Makorem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat.
Sebagaimana diketahui, Gatot Nurmantyo adalah orang pertama yang menginstruksikan untuk menonton film G-30-S/PKI. Gatot mengatakan dengan diputarnya kembali film ini, generasi muda menjadi mengerti sejarah bangsa Indonesia.
“Saya perintahkan kepada jajaran saya untuk menyetel film itu untuk generasi muda sekarang, itu kan pelajaran sejarahnya kaya' apa sih? Mereka tidak tahu sejarah,” tandas Gatot.
Presiden Jokowi melihat diorama di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Minggu 1 Oktober 2017. (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
Namun demikian, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pekan lalu mengatakan menonton kembali film G30S bersifat imbauan dan bukan sebuah pemaksaan. Wiranto mengatakan masih banyak peristiwa kelam yang dialami bangsa Indonesia seperti halnya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
“Kan itu ajakan dan anjuran. Mau nonton boleh, mau tidak ya tidak apa-apa. Mengapa demikian?, karena peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa kelam bangsa Indonesia. Dan saya kira masih banyak lagi peristiwa-peristiwa sejenis yang mengiringi sejarah bangsa Indonesia. Apakah itu pemberontakan PRRI/Permesta. DI/TII. Peristiwa Malari,” tukas Wiranto. [aw/em]