Pengumuman persetujuan rancangan konstitusi Mesir, Selasa malam (25/12) telah melapangkan jalan bagi pelaksanaan pemilu untuk majelis rendah parlemen dalam waktu dua bulan.
Para pemilih Mesir telah menyetujui rancangan konstitusi negara itu yang didukung pihak Islamis, meskipun ada keprihatinan dari kelompok-kelompok oposisi, jumlah pemilih yang datang ke TPS-TPS sedikit dan sejumlah pihak keberatan dengan rancangan tersebut.
Komisi pemilu Mesir mengatakan hampir 64 persen pemilih mendukung konstitusi baru dalam referendum tahap kedua bulan ini, sementara sekitar 36 persen menentangnya. Komisi itu menyebut jumlah pemilih yang memberi suara sekitar 32 persen.
Pengumuman Selasa malam itu melapangkan jalan bagi pemilu untuk majelis rendah parlemen dalam waktu dua bulan. Majelis sebelumnya yang didominasi pihak Islamis itu dibubarkan oleh penguasa militer Mesir ketika itu pada bulan Juni yang membuat semua wewenang legislatif di tangan Presiden Mohamed Morsi yang dilantik kemudian pada bulan itu.
Proses perancangan konstitusi dan referendum itu memicu demonstrasi berhari-hari oleh kelompok-kelompok yang dipimpin kalangan liberal dan sekuler, banyak diantaranya mengklaim kepentingan mereka tidak terwakili sewaktu rancangan konstitusi itu dirumuskan.
Departemen Luar Negeri Amerika, hari Selasa (25/12) mengatakan masa depan demokrasi Mesir tergantung pada hasil tempaan konsensus dibelakang lembaga-lembaga dan peraturan demokratisnya yang baru.
Komisi pemilu Mesir mengatakan hampir 64 persen pemilih mendukung konstitusi baru dalam referendum tahap kedua bulan ini, sementara sekitar 36 persen menentangnya. Komisi itu menyebut jumlah pemilih yang memberi suara sekitar 32 persen.
Pengumuman Selasa malam itu melapangkan jalan bagi pemilu untuk majelis rendah parlemen dalam waktu dua bulan. Majelis sebelumnya yang didominasi pihak Islamis itu dibubarkan oleh penguasa militer Mesir ketika itu pada bulan Juni yang membuat semua wewenang legislatif di tangan Presiden Mohamed Morsi yang dilantik kemudian pada bulan itu.
Proses perancangan konstitusi dan referendum itu memicu demonstrasi berhari-hari oleh kelompok-kelompok yang dipimpin kalangan liberal dan sekuler, banyak diantaranya mengklaim kepentingan mereka tidak terwakili sewaktu rancangan konstitusi itu dirumuskan.
Departemen Luar Negeri Amerika, hari Selasa (25/12) mengatakan masa depan demokrasi Mesir tergantung pada hasil tempaan konsensus dibelakang lembaga-lembaga dan peraturan demokratisnya yang baru.