Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki mengisyaratkan bahwa pemerintah baru Irak akan terbentuk lebih dini dari tanggal 25 Desember yang dijadwalkan semula.
Maliki mengatakan, pemerintahan baru itu akan diumumkan menjelang hari Rabu tanggal 15 Desember, tapi menambahkan bahwa ia masih terus mencari calon-calon menteri utamanya.
Pembentukan pemerintah baru itu menyusul pemilihan anggota DPR yang diadakan bulan Maret, yang tidak menghasilkan pemenang yang jelas.
Perdana Menteri Maliki, seorang Muslim Syiah, membentuk pemerintah baru atas permintaan Presiden Jalal Talabani, seorang keturunan Kurdi, setelah pemilihan anggota parlemen bulan Maret lalu gagal menghasilkan pemenang langsung.
Pemerintah baru itu diharapkan akan menghilangkan kebuntuan politik selama delapan bulan dan mempersatukan kelompok Sunni, Syiah dan Kurdi, dan mengakhiri ketegangan di negara itu.
Tantangan besar yang dihadapi pemerintah Irak adalah perekonomian yang macet dan bagaimana menghentikan kegiatan teroris setelah pasukan Amerika ditarik tahun depan.