Rencana Pemilu Thailand Dorong Solusi Politik di Wilayah Selatan

Provinsi-provinsi di Thailand selatan yaitu Pattani, Narathiwat, Songkhla dan Yala adalah pusat-pusat pemberontakan separatis sejak tahun 2004 yang telah menewaskan lebih dari 4.600 orang.

Dalam beberapa bulan terakhir, serangan militan kian ganas, dengan serangan-serangan bom mobil terhadap pangkalan dan pos militer serta menargetkan para pejabat negara. Pemerintah militer dan sipil Thailand kesulitan mengatasi kekerasan tersebut, meskipun telah menerjunkan lebih banyak pasukan dan mengetatkan pengamanan.

Imtiyaz Yusuf, profesor studi dan agama Islam di Universitas Assumption mengatakan kekerasan itu telah memicu desakan agar diusahakan solusi politik di kawasan itu.

Walaupun sebagian besar penduduk Thailand beragama Buddha, para penduduk di provinsi-provinsi di bagian selatan ini umumnya adalah Melayu Muslim yang merasa diabaikan oleh pemerintah pusat di Bangkok. Kelompok-kelompok pemberontak di selatan itu tidak pernah mengidentifikasi diri mereka atau tujuan mereka. Namun, mereka biasanya menargetkan orang yang dipandang sebagai simbol negara Buddhis Thailand atau orang-orang yang bekerja sama dengan mereka.

Wilayah ini tetap berada di bawah undang-undang darurat. Lebih dari 30.000 tentara, sekitar 20.000 infantri ringan dan polisi ditempatkan di empat provinsi itu. Para pengecam menuduh militer menggunakan tindakan opresif terhadap penduduk setempat.

Tetapi dengan pemilu dijadwalkan tanggal 3 Juli, baik partai Demokrat yang berkuasa dan partai oposisi Thai Puea berharap bisa menarik dukungan di wilayah tersebut.

Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, pemimpin Partai Demokrat itu, pekan lalu menetapkan kebijakan zona pembangunan khusus. Tapi Panitan Wattanayagorn, juru bicara pemerintah, mengatakan reformasi itu tidak berarti adanya otonomi daerah. Ia mengatakan,"Ada berbagai kelompok studi yang mempelajari isu-isu ini disamping menciptakan zona khusus untuk kebutuhan penduduk setempat berdasarkan konstitusi saat ini. Konstitusi tersebut tidak memungkinkan pemisahan daerah itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kedaulatan atau kesatuan negara. "

Untuk memenangkan suara di wilayah yang secara historis selalu didominasi oleh Partai Demokrat, partai oposisi Thai Puea lebih memilih bentuk desentralisasi, tetapi bukan otonomi penuh yang dituntut oleh kelompok pemberontak.

Militer Thailand menentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada pihak sipil di kawasan yang masih berada di bawah undang-undang darurat. Para pengamat mengatakan militer Thailand khawatir setiap langkah menuju otonomi akan meningkatkan tuntutan pemberontak untuk memperoleh kemerdekaan penuh dari negara Thailand.