Human Rights Watch mengatakan pemerintah Thailand telah gagal melakukan penyelidikan menyeluruh atas kekerasan politik tahun lalu yang menurut organisasi itu dilakukan oleh militer dan demonstran anti pemerintah.
Tahun lalu ribuan pemrotes yang disebut Kaos Merah menduduki jalan-jalan kota Bangkok menuntut diadakannya pemilu. Setelah kebuntuan selama berbulan-bulan, dari bulan Maret hingga Mei, pemerintah menugaskan militer untuk mengakhiri demonstrasi itu. Terjadi bentrokan yang menewaskan 90 orang, kebanyakan warga sipil.
Brad Adams, Kepala Human Rights Watch urusan Asia, dalam sebuah konferensi pers di Bangkok mengatakan penembak jitu militer tampaknya menjadikan warga sipil sebagai sasaran. Ia mengatakan,“Pemerintah tak bisa sekedar mengatakan bahwa dalam mengusir demonstran dari jalanan Bangkok,ada tentara yang telah melampaui wewenang mereka. Pemerintahlah yang memberi wewenang itu dan angkatan darat menempatkan penembak-pemebak jitu dan orang-orang tewas”.
Adam mengatakan sejarah militer yang kebal hukum membawa kemunduran bagi penegakan hukum dan demokrasi di Thailand.
Dia mengatakan Komisi Pencari Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditunjuk pemerintah telah diabaikan militer dan tidak diberi sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
Tapi, Thani Thongpakdi, seorang juru bicara Kementrian Luar Negeri Thailand membenarkan tindakan pemerintah itu.“Suasana saat itu sangat kacau. Dan sejumlah kasus yang tidak jelas, baik dari pihak saksi maupun bukti forensik tentang siapa yang bertanggung jawab atas korban yang tewas dan luka-luka. Penyelidikan itu belum berakhir, masih berlangsung. Dan kami berharap kesimpulan dapat segera diambil," ujarnya.
Laporan Human Rights Watch itu juga mengkritik pemimpin Kaos Merah atas kekerasan tersebut. Organisasi HAM itu mengatakan sebagian pemimpin menyambut unsur-unsur bersenjata yang disebut Kaos Hitam yang bentrok dengan tentara Thailand.
Ketika militer bergerak untuk mengakhiri demonstrasi, Human Rights Watch mengatakan sebagian pemimpin Kaos Merah mendorong aksi penjarahan dan pembakaran yang membakar puluhan toko dan bangunan di kota Bangkok.
Thani membela tindakan pemerintah yang menutup ratusan penerbitan Kaos Merah, stasiun radio dan situs internet sejak protes tersebut dengan mengatakan tindakan itu dilakukan berdasar hukum.
