Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2017 mengingatkan masih ada tantangan kemiskinan dan gerakan radikalisme terorisme yang menjadi ancaman nyata Indonesia.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan dialog kebangsaan yang dihadiri oleh tiga mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu BJ Habibie, Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Putera mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pejabat Kantor Staf Presiden bidang Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim di komplek Kepresidenan memastikan Pemerintah tengah mencari satu metode yang tepat dengan tidak memisahkan antara pencarian kebenaran dengan proses keadilan bagi korban.
Lebih kurang 500 orang dari 4 kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan aksi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, utang tersebut digunakan di antaranya untuk membangun infrastruktur dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyarankan kepada Pemerintah Indonesia agar menekan Israel untuk menghentikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, khususnya di sekitar Masjid Al-Aqsa.
Pemerintah Indonesia menyerukan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam OKI untuk mendesak Israel mengembalikan ketenangan dan keamanan di kawasan Masjid Al Aqsa.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi proses pengesahan Undang-Undang Pemilu di DPR.
Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan, keputusan Partai Golkar dan kesepakatan pimpinan DPR untuk mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, merupakan persekongkolan pragmatis.
Presiden Joko Widodo mengatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia setelah menerima berbagai saran dari berbagai kalangan, khususnya dari ulama.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan pencabutan status hukum Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan berdasarkan koordinasi antarinstasi terkait di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Presiden Joko Widodo mengatakan langkah Pemerintah menutup aplikasi Telegram adalah untuk mencegah meluasnya paham radikalisme.
Presiden Jokowi mengimbau kepada negara-negara G20 untuk meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana jaringan kelompok radikal dan teroris.
Kongres Diaspora Indonesia ke-4 telah berakhir. Ketua Diaspora Indonesia, Dino Patti Djalal mengatakan salah satu isu krusial yang dibahas dalam kongres tersebut adalah masalah dwi kewarganegaraan.
Tunjukkan lebih banyak
