Sasmito Madrim

Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan WNI eks ISIS

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks anggota ISIS yang berada di luar negeri seperti Suriah dan Turki. Namun pemerintah akan mempertimbangkan kepulangan anak-anak berusia kurang 10 tahun dari WNI eks ISIS tersebut.

Enam WNI dari Singapura Jalani Observasi di Rumah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan enam warga negara Indonesia (WNI) yang dikabarkan masuk ke wilayah Indonesia dari Singapura melalui Batam bukan terduga atau terjangkit virus korona.

Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Mangkrak di Polri

Belasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2019 yang dilaporkan ke Polri mangkrak penanganannya.

Indef Dorong Isu Holding BUMN Dimasukkan Dalam RUU BUMN

Ketiadaan aturan holding (induk usaha) BUMN dalam undang-undang dikhawatirkan akan melemahkan pengawasan pemerintah terhadap anak-anak usaha BUMN.

Pemerintah Diminta Tunda Operasi PLTU Teluk Sepang

Gerakan Bersihkan Indonesia yang terdiri dari sejumlah LSM lingkungan meminta pemerintah menunda operasional PLTU Teluk Sepang di Bengkulu menyusul kematian 28 penyu di wilayah tersebut.

Kerja Sama KLHK-WWF Putus, Nasib Pelestarian Satwa Langka Jadi Taruhan

Yayasan WWF Indonesia khawatir dengan keberlanjutan pelestarian terhadap satwa yang dilindungi menyusul pemutusan hubungan kerjasama kehutanan atau bidang konservasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pemerintah Masih Rahasiakan Lokasi Karantina bagi WNI di Wuhan

Pemerintah Indonesia masih merahasiakan pesawat yang akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Wuhan, China, dan lokasi karantina bagi mereka di tanah air.

Antisipasi Bencana dengan Teknologi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Yayasan Peta Bencana akan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mengantisipasi bencana di Indonesia.

Indonesia Buka Peluang Evakuasi WNI dari Wuhan

Pemerintah Indonesia membuka peluang evakuasi bagi warga Indonesia di Wuhan, kota di China yang dilanda wabah virus corona 2019. 

Pemerintah dan DPR Didorong Membuat Platform Digital Undang-undang

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong pemerintah dan DPR untuk membuat platform digital untuk transparansi pembuatan undang-undang dan meningkatkan partisipasi publik.

Soal Natuna, Mahfud MD Sampaikan ke Dubes AS Belum Butuh Bantuan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Indonesia belum membutuhkan bantuan dari negara lain dalam menjaga hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

Bertemu Dubes AS, Mahfud MD Sebut Jurnalis AS Akan Dideportasi

Istana: Satgas Antipencurian Ikan Bentukan Susi Belum Bubar

Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan Satuan Tugas 115 yang dibentuk pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengatasi pencurian ikan belum dibubarkan.

Upaya Komunitas Pers Indonesia Bertahan pada Era Digital

Dewan Pers bersama pemangku kepentingan lainnya membentuk Kelompok Kerja Keberlanjutan Media (Taskforce Media Sustainability) untuk menghadapi gelombang disrupsi (perubahan mendasar) digital.

Kepulangan 660 WNI Terduga Teroris Asing Belum Jelas

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah masih membahas soal kepulangan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi foreign terrorist fighter (FTF) atau teroris pelintas batas di luar negeri.

Belum Ada Vaksin untuk Cegah Virus Corona, Kemenkes Minta Warga Waspada

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menyebut belum ada vaksin yang dapat mencegah pneumonia berat yang disebabkan coronavirus jenis baru yang menyebar di Wunan, China.

Pneumonia Misterius, Indonesia Tingkatkan Kewaspadaan di Bandara dan Pelabuhan

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meningkatkan kewaspadaan di bandara dan pelabuhan dengan memeriksa penumpang, khususnya dari China, untuk mencegah penyebaran wabah pneumonia misterius.

Mahfud MD: Cukup Polisi yang Tangani Kasus Asabri

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kasus dugaan korupsi di Asabri cukup ditangani polisi saja, tidak perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan.

Menko Polhukam: China Sudah Minta Nelayan Mereka Alih Pekerjaan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak ada perselisihan dengan China di perairan Natuna.

Organisasi Dokter Minta Pemerintah Melarang Peredaran Rokok Elektrik

Sejumlah organisasi dokter meminta pemerintah melarang peredaran rokok elektrik di Indonesia. Mereka beralasan rokok elektrik sama berbahayanya dengan rokok konvensional.