Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo telah memerintahkan PBB untuk menghentikan siaran radio dalam negeri. Namun, stasiun radio PBB itu masih meneruskan siarannya karena PBB tidak mengakui pemerintahan Gbagbo.
Dewan Komunikasi Audiovisual Nasional pimpinan Presiden Laurent Gbagbo mencabut izin siaran radio PBB sesuai dengan seruan Presiden Gbagbo agar seluruh misi PBB meninggalkan negara itu. Pemerintahan Gbagbo menuduh PBB tidak netral setelah mengesahkan saingannya, Alassane Ouattara, sebagai pemenang pemilihan presiden bulan November.
Namun, siaran FM stasiun itu terus berlanjut di seluruh Pantai Gading, tidak mengindahkan larangan pemerintah Gbagbo itu.
Sylvain Semilinko, kepala stasiun radio PBB di sana mengatakan, "Bukan hanya kami tidak diberitahu secara resmi tentang keputusan itu, tetapi kedua, kami beroperasi sesuai dengan mandat PBB. Mandat PBB untuk UNOCI, telah diperbaharui Desember lalu oleh Dewan Keamanan."
Dalam wawancara dengan radio PBB, Semilinko mengatakan akan sulit bagi Gbagbo melaksanakan keputusannya untuk membungkam stasiun.
Menurutnya, "PBB hanya mengakui Alassane Ouatarra sebagai Presiden terpilih Pantai Gading dan kedua, pemancar radio berada di dalam kompleks PBB di seluruh negeri ini, yang dijaga oleh pasukan PBB. Jadi mungkin sangat sulit bagi Gbagbo untuk melaksanakan keputusan ini. "
Komite untuk Melindungi Wartawan mengatakan Gbagbo sedang berusaha membungkam media yang kritis dan independen di bawah peraturan itu. Semilinko menandaskan pemerintah Gbagbo menjadi lebih represif selagi krisis politik Pantai Gading menghangat.
Semilinko menjelaskan, "Mereka tidak ingin kebebasan berpendapat, kebebasan pers. Mereka tidak mau pluralisme pendapat. Jadi ada semacam penjepit untuk media. Beberapa waktu lalu mereka mengubah badan pengawas media. Dan mereka ingin membredel beberapa surat kabar. Mereka telah menangkap wartawan. Itulah gambaran media di Pantai Gading pasca-pemilu."
Baik Gbagbo dan Ouattara masing-masing menyatakan dirinya sebagai presiden Pantai Gading. Gbagbo mengatakan ia terpilih kembali ketika dewan konstitusional membatalkan hampir sepuluh persen dari semua suara sebagai bentuk kecurangan. Komisi pemilu dan PBB mengatakan Ouattara menang.
Para pejabat dari Uni Afrika bertemu secara terpisah dengan kedua pejabat minggu ini dan kini sedang mempersiapkan laporan untuk para pemimpin Burkina Faso, Chad, Mauritania, Afrika Selatan, dan Tanzania, yang telah ditunjuk Uni Afrika untuk mencari cara mengakhiri krisis selambat-lambatnya akhir bulan ini.
