Pakistan meminta para pengguna ponsel untuk mendaftarkan identitas mereka dengan memasukkan sidik jari ke basis data nasional, langkah yang oleh pemerintah dilihat sebagai cara memerangi terorisme tapi dikhawatirkan melanggar privasi.
Para pengguna ponsel menghadapi tenggat waktu minggu ini untuk menyamakan kartu ponsel mereka dengan sidik jari yang akan dikumpulkan dan disimpan oleh pemerintah.
Para pejabat di Islamabad mengatakan para pengguna ponsel yang tidak atau tidak dapat mendaftarkan sidik jari dan kartu telepon pada tenggat yang ditentukan akan diputus layanannya.
Namun mengingat besarnya skala program ini dan meluasnya penggunaan ponsel di seluruh Pakistan, hal itu sepertinya tidak akan terjadi. Meski sejumlah warga Pakistan telah mengkritik tenggat yang pendek, mereka masih mendukung secara keseluruhan tujuan melawan teror yang banyak terjadi di negara tersebut.
Pakistan telah menghadapi peningkatan ekstremisme dengan kekerasan dalam 10 tahun terakhir yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Puluhan ribu warga sipil telah tewas dalam serangan-serangan bom. Orang-orang telah ditarget dan dibunuh karena mengekspresikan ide-ide liberal.
"Saya punya dua kartu SIM yang telah saya gunakan lima tahun," ujar Sadat Ali, seorang pengacara di Pesyawar. "Tim-tim biometrik datang ke kantor kami di kompleks pengadilan Peshawar dan mereka memverifikasi kartu SIM saya. Tidak terlalu terlambat, tapi seharusnya hal itu telah dilakukan sebelumnya."
Otoritas Telekomunikasi Pakistan telah memperkirakan adanya 130 juta pengguna ponsel di Pakistan, atau 70 persen dari populasi, dan banyak diantaranya menggunakan ponsel-ponsel 3G dan 4G terbaru. Kemungkinan besar ada jauh lebih banyak kartu SIM yang digunakan di Pakistan, membuat tenggat yang ada tantangan besar.
Namun seperti yang dilaporkan koran The Washington Post, hanya 38 juta pengguna ponsel yang telah mendaftarkan 53 kartu SIM dengan sidik jarinya.
The International News melaporkan bahwa otoritas Pakistan mempertimbangkan perpanjangan tenggat, namun tetap tegas bahwa sekali tenggat berlalu, kartu-kartu SIM yang tidak terdaftar tak dapat lagi digunakan.
Rencana pengumpulan data biometrik masif ini adalah bagian dari razia keamanan lebih besar di Pakistan, menyusul serangkaian serangan teror, termasuk salah satunya Desember lalu di sebuah sekolah di Peshawar yang menewaskan 150 orang, sebagian besar diantaranya murid sekolah.
Karena ponsel telah digunakan di sejumlah serangan tersebut untuk memicu ledakan, para pejabat di Islamabad berharap menghubungkan kartu SIM dengan individu-individu akan membantu memerangi serangan teror.
Namun beberapa analis keamanan dunia maya meragukannya.
"Pengintaian massal dari seluruh populasi secara tradisional adalah simbol negara totaliter," ujar Patrick Eddington, analis kebijakan kebebasan sipil dan keamanan dalam negeri di Cato Institute.
“Kampanye pendaftaran kartu SIM ini indikator yang jelas bahwa, sayangnya, Pakistan telah mengarah pada negara totaliter."
Merupakan mantan analis intelijen CIA, Eddington menyebut rencana pendaftaran kartu ponsel itu "pengakuan diam-diam" bahwa jasa intelijen Pakistan, ISI, terbukti tidak dapat menembus sel-sel teror menggunakan kemampuan manusia dan peralatan intelijen.
Di luar kemungkinan penyalahgunaan privasi individu, ia mengatakan bahwa pengumpulan data secara masif itu tidak terlalu efektif.
"Kelompok-kelompok teroris bertahan sebagian karena mereka pandai beradaptasi," ujarnya.
"Jadi kampanye di Pakistan ini tidak akan menyelesaikan persoalan karena para kelompok teroris akan mengubah teknik-teknik dan ragam komunikasi mereka untuk mengatasi kampanye pendaftaran kartu SIM ini."
