Kalla mengawali pidatonya dengan mengatakan dunia tidak perlu pemimpin bak 'superhero,' selanjutnya membahas berbagai isu termasuk perdamaian Palestina. JK menyerukan negara-negara untuk mengupayakan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Usai berpidato, Kalla menemui VOA di studio VOA di PBB dan berikut wawancaranya.
VOA: Pak JK selamat datang di studio VOA.
JK: Terima kasih, senang sekali datang lagi.
Anda baru saja berpidato di depan Sidang Umum PBB ke-73, siapa yang Anda maksud dengan 'superhero'?
Artinya kepemimpinan, karena salah satu tema Sidang Umum ini ialah world leadership, kepemimpinan dunia ini. Kita butuh pemimpin yang kuat yang tegas, tapi tentu tidak seperti Avengers, tapi pemimpin yang kuat pada intinya.
Indonesia terus perjuangkan Palestina dalam forum ini dan mengatakan "Solusi Dua Negara bukan Plan B," jadi mau tak mau harus diwujudkan. Presiden Trump secara tak terduga mengatakan mendukung solusi dua negara atas konflik Israel Palestina, setelah memindahkan kedutaan ke Yerusalem dan membekukan bantuan ke badan bantuan pengungsi Palestina. Apakah Anda melihat ini sebagai pertanda baik atau sekedar retorika mengingat Presiden Trump sering berubah sikap?
Ya, ini kan soal prinsip dua negara juga disetujui dari Camp David jaman dulu, termasuk bagian daripada proposal yang diutarakan, dibicarakan atau dimediasi daripada Presiden AS. Tapi memang mengalami kesulitan karena justru ke dalamnya, baik ke dalam Palestina sendiri, ke dalam Isarel sendiri kan masih terpecah pandangan itu. Jadi disitu letak masalahnya. Tapi memang prinsip yang bisa dicapai mengakui kedua pihak. Tanpa mengakui kedua pihak tidak ada yang berhenti. Walaupun semua juga setuju itu kedua belah pihak prinsip dua negara. Tapi Prinsip-prinsip pokoknya belum selesai apakah tentang Yerusalem, batas-batas, teritori kenegaraannya kembali ke 1967. Prinsip setuju cuma hal-hal yang menyangkut bagaimana mereka damai belum bergerak.
Kalau terkait sikap Presiden Trump sendiri yang beberapa waktu lalu memindahkan kedutaan Yerusalem, membekukan bantuan kepada pengungsi Palestina, kemudian mengatakan mendukung solusi dua negara.
Saya kira semua mengetahui apalagi VOA bahwa Trump itu menjadi, orang semua tidak jelas arahnya kemana. Bukan hanya dari luar, dari dalam (AS) juga berpikir begitu. Dulu berseteru dengan Korea Utara, sekarang (dengan) Korea baik. Dulu teken (perjanjian) dengan Iran, sekarang berseteru... semua menjadi tidak jelas, ada di tangan Trump itu sendiri, kita ngga ngerti.
Anda menyinggung soal Korea Utara. Dengan mencairnya hubungan antara AS-Korea Utara, dan jarak dengan Indonesia yang juga tak terlalu jauh, sama-sama di Asia, apa posisi Indonesia untuk mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir?
Indonesia punya hubungan baik dengan kedua Korea, Korea Selatan dan Korea Utara, sejak waktu Bung Karno hubungan baik sampai sekarang. Jadi Indonesia punya potensi untuk memberi kontribusi namun antara pemimpin Kim dan Moon di Korea Selatan minggu lalu sudah sangat baik hubungannya. Jadi kita harap hubungan langsung ini jadi lebih cepat menyelesaikan masalah secara keseluruhan.
Isu Rohingya juga jadi perhatian negara-negara. Dan Menlu mengatakan ketika ada isu-isu terkait Myanmar, Indonesia selalu diminta untuk berkontribusi. Kali ini kontribusi apa lagi yang menjadi fokus Indonesia untuk membantu mengakhiri konflik ini, atau lebih khususnya mewujudkan repatriasi pengungsi antara Myanmar dan Bangladesh?
Indonesia tentu berperan di samping secara politik dan juga menghubungkan. Indonesia salah satu negara yang dapat diterima Myanmar. Menlu sudah beberapa kali kesitu. Dulu juga saya waktu ketua PMI malah tiga kali datang mengunjungi Rohingya.
Namun sekarang masalah rumit karena katakanlah pengusiran Rohingya ke Bangladesh masih dalam proses pemulangan menjadi tidak jelas. Yang dibuat Indonesia antara lain buat rumah sakit di perbatasan. Mudah-mudahan RS akan selesai bulan Januari akan datang, itu dapat membantu hubungan komunikasi antara dua pihak.
Juga bulan Januari 2019 Indonesia akan memaikan peranan yang lebih besar di PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Apakah ini artinya Indonesia akan lebih kencang lagi dalam mengupayakan perdamaian dalam konflik-konflik seperti di Palestina, Myanmar, dan lain-lain?
Oh iya, semua masalah yang timbul diselesaikan di Dewan Keamanan, karena Indonesia Insya Allah mulai Januari nanti efektif jadi anggota tidak tetap. Tentu peranan akan lebih banyak. Lebih mungkin. Karena 15 negara (dalam DK PBB) dapat ambil keputusan atas nama PBB.
Indonesia akan dorong isu perdamaian lebih luas lagi. Indonesia pun sudah berkomitmen untuk perdamaian menambah peacekeeping (pasukan pemelihara perdamaian) sampai 4.000. Itu salah satu hal yang ingin kita capai. Konsekuensinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Kemanan, peran kita harus lebih besar juga.
Tahun 2019 menandai 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan AS. Bagaimana Anda menilai Kemitraan Strategis dengan AS dibawah pemerintahan Trump yang tidak lagi 'pivot to Asia' bahkan cenderung isolasionis?
Ini lah suatu prinsip yang terbalik sekarang di dunia ini, dulu orang berpikir negara kapitalis akan cenderung untuk melaksanakan ekonomi liberal. Negara yang komunis atau sosialis, cenderung proteksionis. Sekarang terbalik, lebih kepada negara kapitalis seperti AS, proteksionis. Sama di Eropa, Brexit itu artinya kan diprotect. sebaliknya negara-negara seperti Tiongkok (China) liberal.
Jadi apa yang terjadi tahun depan hubungan 70 tahun, tahun depan kami harap ada peningkatkan hubungan ekonomi. Kalau terjadi perang dagang AS dengan China, kita dapat peluang yang baik,mengisi kekosongan atau kemahalan yang diberikan bea masuk itu, dipajakin. Kalau dari Indonesia kita ambil kesempatan itu. Kemarin saya bicarakan lagi dengan Wapres Pence bahwa kita buat hubungna yang lebih baik. Mari kita buat hubungan ekonomi yang baik lagi, antara lain dalam bidang perdagangan.
Bagaimana mengisi peluang itu?
Katakanlah ya AS membeli garmen dari China. Dengan kebijakan Trump ini ada beanya, sekian persen atau 10 persen. Otomatis harganya sampai di AS lebih mahal. Sedangkan Indonesia tidak kenakan sanksi seperti itu. Berarti barangnya kalau beli dari Indonesia lebih murah dong, kalau AS beli dari Indonesia kan begitu. Tidak perlu pabrik dipindah. Kalau pabrik dipindah, nanti menganggap lagi barang China lagi. Sedangkan kita juga punya kemampuan untuk tingkatkan produk-produk. Katakanlah produk baja, Indonesia juga punya pabrik baja. Meningkatkannya seperti itu.
Bagaimana memulihkan persepsi yang menganggap Indonesia semakin intoleran?
Saya kira itu pertanyaannya tidak pas. Justru hal itu ditanyakan ke AS, dibandingkan intoleransinya. Pernah ngga kita larang agama lain masuk ke Indonesia.Pernahkah kita mengisolir pemeluk agama lain untuk bertindak, tidak diberikan kesempatan . Justru di AS ada pelarangan masuk.
Ada kasus-kasus yang seperti itu... isu agama... itu ada karena ada kesalahan, ada yang keliru karena mengucapkan kata-kata, itu diprotes. Itu tidak berarti intoleran. Intoleran itu harus kedua belah pihak. Mayoritas harus toleransi, yang minoritas harus toleran, beri kesempatan dua-duanya untuk berkomunikasi.
Kami menanyakan ini karena ada survei Lembaga Survei Indonesia yang menyebutkan bahwa sejak gerakan 212, intoleransi meningkat.
Saya kira itu keliru kalau dikatakan 212 menyebabkan intoleran. Tidak mungkin bicara ada orang yang dianggap pengadilan salah kemudoin dianggap intoleran. Siapa yang salah. Itu 'kan putusan pengadilan.
Masih terkait survei LSI, dalam dua tahun terakhir menggelar survei tren persepsi publik tentang korupsi, afiliasi organisasi agama dan demokrasi. Salah satu temuannya adalah lembaga keagamaan menjadi tempat yang subur korupsinya.
Saya kira kalau yang paling korup itu kan yang paling banyak masuk ke penjara, apakah tokoh agama banyak yang masuk penjara banyak? Kan tidak. Dia masuk bukan karena tokoh agama tapi karena birokrat. Paling banyak yang masuk penjara adalah tokoh politik. Bahwa ada orang beragama atau dari partai berdasar Islam masuk (penjara) tapi karena dia politisi atau briokrat.
Jadi bagaimana menekan angka korupsi?
Dengan hukum yang ketat. Tidak ada negara... saya katakan tidak ada negara... Menteri masuk penjara ada 10. AS tidak ada. Saya tidak tahu memang apa bersih. Gubernur ada 20. Pemberantasan korupsi justru paling keras di Indonesia. Anggota DPRD ratusan.
Lihat di Malang itu. Jadi apa kurangnya tindakan kita. Bahwa makin banyak orang korupsi tindakan semakin keras. Itu juga akan mempunyai efek mengurangi nanti. Di DPR yang mau berbuat seperti itu sangat takut, birokrat juga takut.
Apakah kali ini Bapak terakhir kalinya di Sidang Majelis Umum PBB sebagai Wapres?
Belum tentu. Karena tahun depan saya berhenti bulan Oktober, sidang PBB bulan September. Jadi bisa saja bukan terakhir.
Bagaimana kesannya berpidato di Sidang Umum PBB?
Suatu kehormatan dan ini cara kita menyampaikan pendirian ke dunia karena ini kita bicara bukan hanya ke orang-orang yang hadir tapi ke dunia jadi kita harus punya posisi dimana.
Terima kasih atas wawancaranya, semoga ini bukan terakhir kalinya ke studio VOA.
Mudah-mudahan. [vm/es]
