DK PBB Kutuk Militer Mali atas Penggulingan Pemerintah

Tentara Mali menguasai stasiun TV di Bamako pasca kudeta (22/3).

Dewan Keamanan PBB mengutuk tentara Mali yang memberontak karena merebut kekuasaan dengan paksa dari pemerintah Mali yang terpilih secara demokratis.

Dalam pernyataan Kamis malam, Dewan Keamanan meminta kepada tentara Mali agar menjamin keselamatan Presiden Amadou Toumani Toure dan kembali ke tangsi mereka. Badan PBB itu juga menuntut pembebasan semua pejabat Mali, dan pemulihan segera kekuasaan konstitutional dan pemerintah Mali.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mendesak orang-orang yang bertanggung jawab agar menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan kekerasan dan menggoyahkan lebih jauh negara itu.

Hari Kamis, sekelompok tentara memproklamasikan kudeta melalui televisi Mali, setelah merebut kekuasaan atas badan penyiaran negara dan istana presiden.

Tentara tersebut mengatakan mereka bertindak karena ketidak-becusan Presiden melawan pemberontakan suku Tuareg di Mali utara.

Setelah penggulingan pemerintah Mali, Amerika Serikat mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan pemutusan bantuan yang bukan kemanusiaan untuk Mali, termasuk ekonomi, keamanan dan pendanaan anti-terorisme.

Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Victoria Nuland mengatakan Amerika Serikat mendukung pemerintahan Presiden Toure yang terpilih dengan syah.

Uni Eropa juga mengutuk pengambil-alihan kekuasaan itu dan menyerukan kekuasaan konstitutional ditegakkan kembali secepat mungkin. Bekas penguasa kolonial Perancis mengatakan Perancis akan menghentikan kerjasama dengan Mali dan mendesak agar Presiden Toure tidak dicederai.

Tidak jelas dimana presiden itu berada, walaupun laporan media mengatakan ia sedang dilindungi oleh pengawal kepresidenan di kamp angkatan darat. Kedutaan Amerika mengatakan Toure tidak berada disana atau di tempat lain kediaman pemerintah Amerika.