Dua koalisi politik utama Irak menghentikan pembicaraan Senin, yang tadinya ditujukan untuk mengakhiri jalan buntu politik yang sudah berlangsung lima bulan.
Seorang jurubicara untuk persekutuan yang didukung kelompok Suni, Iraqiya, mengatakan kelompok mereka mengakhiri pembicaraan. Ia mengatakan persekutuan State of Law atau Negara Hukum yang didominasi kelompok Shiah, mencap mereka sebagai sebuah blok Suni dan bukan kelompok lintas agama.
Pertikaian sehubungan posisi politik etnis ini muncul ketika sebuah kelompok organisasi aktivis mengajukan tuntutan hukum Senin terhadap ketua parlemen, Fouad Massum.
Kelompok ini menuduh Massum melanggar konstitusi karena memerintahkan parlemen yang baru terpilih, yang bersidang pada 14 Juni, agar tetap menyelenggarakan sidang tanpa akhir sampai sebuah persetujuan politik tercapai.
Persekutuan Iraqiya pimpinan Mantan Perdana Menteri Ayad Allawi memenangkan 91 kursi pada pemilihan 7 Maret lalu, sementara persekutuan Negara Hukum pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki meraih 89 kursi. Kedua kelompok ini masih belum mencapai mayoritas 163 kursi yang disyaratkan untuk bisa menjalankan pemerintahan.
